Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Muhammad Kholid. (Foto:RMOL)

Politik

PKS Tolak Alih Fungsi Hutan UI untuk Sekolah Rakyat

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 08:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana alih fungsi lahan konservasi seluas 8 hektare di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat ditolak Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid.

Dia menekankan PKS mendukung penuh perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Namun pembangunan fasilitas publik tersebut tidak boleh mengorbankan ruang terbuka hijau karena peningkatan mutu pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan beriringan.

“Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa. Kami mendukung penuh upaya negara memperluas akses pendidikan untuk rakyat," katanya, Rabu, 18 November 2026.


"Namun, membangun fasilitas pendidikan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan kota. Pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan sejalan tanpa saling meniadakan,” sambungnya.

Kholid menjelaskan Hutan Kota UI merupakan benteng ekologis penting di wilayah Kota Depok dan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi hidrologis vital sebagai daerah tangkapan serta resapan air alami. 

Pengurangan tutupan hijau hingga 8 hektare dikhawatirkan akan memperparah risiko banjir, menurunkan kualitas udara, serta merusak keanekaragaman hayati yang telah dirawat selama ini.

“Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan. Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan,” ujar Kholid yang juga lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

Menurutnya, Universitas Indonesia selama ini dikenal luas sebagai pelopor kampus hijau (green campus) yang menjadi rujukan nasional maupun internasional dalam komitmen pelestarian lingkungan. Mengonversi lahan hutan kota menjadi kawasan terbangun dinilai akan mencederai identitas akademik serta integritas tata ruang kawasan hijau tersebut. 

oleh karena itu, Kholid meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mencari alternatif lokasi lain untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan program Sekolah Rakyat.

“Saya minta Mensos mencari alternatif lokasi lain seperti opsi lahan tidur atau aset negara lainnya yang berstatus non-konservasi. Saya yakin masih banyak lokasi lain yang jauh lebih layak dan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, fraksi PKS di DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membatalkan penetapan lokasi proyek di dalam kawasan hutan UI. Kholid juga mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal kelestarian ruang terbuka hijau dari ancaman alih fungsi lahan.

“Sekali lagi, kami mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, tetapi menjaga Hutan Kota UI berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik serta sehat,” pungkas Kholid legislator Dapil Jawa Barat VI itu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya