Berita

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto. (Foto: RMOL)

Politik

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 03:10 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Verifikasi ijazah sepatutnya tidak hanya diberlakukan terhadap satu pejabat negara, tetapi juga dilakukan terhadap anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, menteri, hingga pejabat publik lainnya. 

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkembang menjadi persoalan nasional. 

Menurut Sugiyanto, polemik tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai transparansi riwayat pendidikan para pejabat publik di Indonesia. 


Belakangan, muncul desakan agar ijazah anggota DPR, mulai dari pendidikan SLTA atau sederajat, termasuk Paket C, hingga jenjang S1, S2, dan pendidikan lainnya, diverifikasi serta dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Namun, menurut Sugiyanto, tuntutan transparansi tersebut tidak seharusnya hanya ditujukan kepada anggota DPR.

“Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Sugiyanto, dikutip Rabu 18 November 2026.

Sugiyanto menilai, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan harus menjadi landasan dalam menyikapi persoalan keabsahan ijazah pejabat negara.

Ketika persoalan ijazah seorang pejabat tinggi negara dapat memicu polemik besar hingga berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan, kata dia, riwayat pendidikan pejabat publik lainnya juga patut mendapatkan perhatian yang sama.

Meski demikian, Sugiyanto memahami bahwa melakukan audit ijazah seluruh pejabat publik secara serentak berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih proporsional, yakni verifikasi atau audit terhadap pejabat tertentu yang ijazahnya memiliki persoalan, diduga tidak sesuai, atau mendapat permintaan pemeriksaan dari masyarakat dengan disertai alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengakui bahwa dalam setiap tahapan pencalonan dan pengangkatan pejabat publik sebenarnya telah tersedia prosedur administrasi untuk memeriksa persyaratan pendidikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, keabsahan dokumen pendidikan dapat dikonfirmasi melalui lembaga pendidikan, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang berwenang.

“Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama,” pungkas Sugiyanto.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya