Berita

Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Propam, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026. (Foto: Dok. TV Polri)

Keamanan

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 01:34 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Irjen Eko Hadi Santoso disebut menyesal dan meminta maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung Propam, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan Eko Hadi menyatakan banding terhadap putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Anam dalam konferensi pers.


Sementara Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dalam sidang tersebut Eko Hadi juga mengajukan saksi meringankan.

"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama saudari DR," kata Trunoyudo.

Namun Trunoyudo tidak merinci sosok saksi yang dimaksud dalam sidang etik tersebut.

Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Mabes Polri secara resmi menjatuhkan hukuman atau sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.

Adapun sanksi berat diberikan karena tindakan Eko Hadi yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya