Berita

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah saat menjalani sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 5 November 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Saatnya Uji Forensik Ijazah Anggota DPR hingga Komisaris BUMN

Transparansi Pendidikan Pejabat Publik Mutlak
RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 01:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak dilakukannya verifikasi menyeluruh dan uji forensik terhadap keabsahan ijazah anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan integritas, kredibilitas, serta akuntabilitas setiap individu yang menduduki jabatan strategis dan mengemban amanah publik.

Desakan tersebut menguat seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat negara. 


Berdasarkan pemberitaan Selasa 17 November 2026, petisi bertajuk Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR Tanpa Kecuali yang diinisiasi Farida Octavia telah memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR tersedia melalui KPU dan dapat ditelusuri masyarakat. 

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebut verifikasi persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme perundang-undangan.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah tidak boleh dipandang sebagai polemik politik sesaat. Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan harus menjadi bagian dari standar integritas seluruh pejabat publik tanpa pengecualian.

"Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan," kata Joko, dikutip Rabu 18 November 2026.

"Jika seluruh dokumen pendidikan diperoleh secara sah, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. Jangan alergi terhadap transparansi. Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban," sambungnya.

KAMAKSI menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi. Verifikasi perlu mencakup konfirmasi kepada institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik, serta pemeriksaan forensik oleh laboratorium berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan dokumen.

KAMAKSI juga meminta KPU RI memastikan transparansi dan akuntabilitas verifikasi dokumen pencalonan anggota legislatif. Sementara Danantara dan pemegang saham BUMN didorong memperkuat pemeriksaan persyaratan pendidikan serta rekam jejak calon direksi dan komisaris melalui mekanisme seleksi yang berlaku.

Joko menegaskan bahwa pemeriksaan harus berlaku adil dan tidak boleh tebang pilih berdasarkan afiliasi politik, kedekatan kekuasaan, maupun jabatan seseorang.

"Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi konsumsi politik dan berhenti pada perdebatan di ruang publik. Negara harus memastikan setiap dugaan yang memiliki dasar diperiksa secara serius. Jika terbukti ada pemalsuan ijazah, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu," kata Joko.

KAMAKSI menegaskan, tuntutan verifikasi dan uji forensik bukan bentuk tuduhan bahwa seseorang telah menggunakan ijazah palsu. Setiap orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, sedangkan pembuktian harus dilakukan melalui prosedur hukum dan pemeriksaan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Integritas pejabat publik tidak cukup hanya dibangun melalui pernyataan dan pencitraan. Integritas harus dibuktikan melalui kejujuran, kompetensi, serta kepatuhan terhadap hukum," tutup Joko.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya