Berita

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. (Foto: RMOL)

Parlemen

Rieke Diah Pitaloka:

Cabut Kepmen ESDM soal Wilayah Tambang Ujung Kulon

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 00:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak segera mencabut Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan (WUP) Provinsi Banten.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menilai penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai WUP berisiko mengancam kelestarian lingkungan, habitat Badak Jawa, hingga ruang tangkap dan penghidupan nelayan pesisir.

Menurutnya, meskipun penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin penambangan, pemerintah harus mengantisipasi potensi kerusakan sejak penetapan wilayah, bukan menunggu dampak lingkungan terjadi.


Rieke menegaskan, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rieke juga mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang mengatur perlindungan lingkungan, hak atas informasi, pengakuan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung.

"Sebelum koordinat dan kajian ekologis dibuka serta diuji transparan, konservasi dan keselamatan masyarakat harus didahulukan daripada kepastian investasi," kata Rieke kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.

Rieke juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, bukan sekadar menunda penerbitan izin.

Kedua, pemerintah harus membuka koordinat digital, peta darat dan laut, serta kajian lingkungan dan HAM, termasuk dokumen AMDAL sesuai tahapan yang diwajibkan.

Ia juga mendorong pengujian secara independen dengan melibatkan masyarakat, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan pengelola TNUK.

Ketiga, pemerintah harus menjamin hak masyarakat atas air, pangan, kesehatan, budaya, dan ruang tangkap, sekaligus melindungi kawasan pesisir, habitat Badak Jawa, serta kepentingan generasi mendatang.

"DPR/lembaga HAM harus mengawasi; RUU HAM wajib menegaskan uji tuntas korporasi, pencegahan dan pemulihan," demikian Rieke.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya