Berita

Ketua Banggar/Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.ddjp)

Parlemen

APBD DKI 2027 Diketok Rp86,3 Triliun

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 sebesar Rp86.317.532.810.581.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta fokus pada anggaran sektor prioritas. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial,” kata Suhud, dikutip dari laman DPRD DKI, Selasa 17 November 2026.


Jumlah tersebut, sambung Suhud, mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD 2026, yakni Rp82,3 triliun. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan kinerja merealisasikan anggaran tersebut.

“Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran,” kata Suhud.

Kesepakatan itu, kata Suhud, harus menjadi langkah penting bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program pembangunan sepanjang tahun 2027. Mengedepankan aspek kemajuan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Pendapatan daerah kemudian juga implementasi dari realisasi anggaran ini dapat mendorong kepada kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta,” tambah Suhud.

Pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp75,6 triliun. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp59,2 triliun dan Pajak Daerah sebesar Rp51,7 triliun.

Lalu, Pendapatan Transfer sebesar Rp13,5 triliun, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4,4 triliun.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp13,5 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp2,2 triliun dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp882 miliar.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2,8 triliun. Belanja Daerah sebesar Rp66,8 triliun dan Belanja Modal sebesar Rp10,4 triliun.

Sementara Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500 miliar dan Belanjar Transfer sebesar Rp368 miliar. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp10,6 triliun dan Pengeluran Pembiayaan sebesar Rp8,1 triliun.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya