Berita

Wisudawan terbaik Program Doktor Ilmu Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dr. Rinny Dharma Diani, S.STP., M.M. (Foto: Istimewa)

Nusantara

ASN Ombudsman RI Raih Predikat Wisudawan Terbaik Doktor UNJ

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kiprah gemilang dalam dunia pendidikan kembali dibuktikan oleh wisudawan Program Doktor Ilmu Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dr. Rinny Dharma Diani, S.STP., M.M.

Aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi di Ombudsman Republik Indonesia sejak 2017 ini meraih capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00.

Ia membedah secara empiris dinamika kerja pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS dalam disertasinya.


Melalui penelitian berjudul "Pengaruh Lingkungan Kerja dan Insentif terhadap Loyalitas Pegawai Dimediasi oleh Kepuasan Kerja (Studi Komparasi antara Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia)", Rinny meninjau ulang paradigma klasik Public Service Motivation (PSM).

Di bawah bimbingan Promotor Prof. Dr. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si. dan Ko-Promotor Hania Aminah, S.Pd., M.M., Ph.D., riset ini membuktikan lahirnya fenomena Incentive-Driven Loyalty. 

Analisis mendalam dalam disertasi ini juga mengungkap perbedaan orientasi yang sangat kontras pada organisasi publik hibrida. Kelompok PNS cenderung menambatkan kesetiaannya pada Security-Oriented Loyalty yang sangat dipengaruhi oleh kenyamanan lingkungan kerja dan kepastian jenjang karier. 

Sebaliknya, pegawai non-PNS berada pada spektrum Prosperity-Oriented Loyalty yang jauh lebih sensitif terhadap keadilan insentif dan jaminan kesejahteraan masa depan.

"Ketika rasa keadilan struktural belum sepenuhnya terpenuhi, institusi publik rentan menghadapi fenomena fragile loyalty akibat terputusnya ikatan sosial dan kelembagaan (social-institutional decoupling)," kata Rinny, dikutip Selasa 17 November 2026. 

Rinny mengatakan, pegawai memiliki solidaritas yang kuat dengan rekan sejawatnya, tetapi ikatan emosional terhadap institusi perlahan melemah. 

"Kebijakan sumber daya manusia di pemerintahan sudah saatnya bergeser dari pendekatan yang seragam menuju tata kelola yang lebih adaptif dan berkeadilan," kata Rinny.

Sebagai sumbangsih pemikiran yang komprehensif bagi pembenahan manajemen aparatur negara, alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan Universitas Negeri Padang ini merumuskan empat pilar terobosan kebijakan:

- Desain Organisasi dan Pola Kerja Adaptif: Menciptakan distribusi beban kerja yang berkeadilan melalui kepastian jenjang karier dan jabatan bagi PNS, serta fleksibilitas ruang kerja (flexible working arrangement) yang memacu produktivitas pegawai non-PNS

- Keadilan Insentif dan Jaminan Hari Tua: Mengusulkan perbaikan tunjangan kinerja bagi PNS secara proporsional serta merancang skema dana pensiun portabel (portable pension fund) guna memberikan kepastian jaminan masa depan bagi pegawai non-PNS.

- Sertifikasi dan Pengembangan Kapasitas Setara: Menggagas pendirian Akademi Ombudsman sebagai pusat sertifikasi profesi internal serta membuka program pembelajaran lintas negara (international shadowing) bagi seluruh pegawai berprestasi tanpa memandang sekat status kepegawaian.

- Penguatan Sistem Penghargaan dan Kepemimpinan: Membangun tata kelola evaluasi kinerja yang objektif serta pengakuan profesional yang setara agar solidaritas antarpegawai bertransformasi menjadi loyalitas jangka panjang terhadap institusi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya