Wisudawan terbaik Program Doktor Ilmu Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dr. Rinny Dharma Diani, S.STP., M.M. (Foto: Istimewa)
Kiprah gemilang dalam dunia pendidikan kembali dibuktikan oleh wisudawan Program Doktor Ilmu Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dr. Rinny Dharma Diani, S.STP., M.M.
Aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi di Ombudsman Republik Indonesia sejak 2017 ini meraih capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00.
Ia membedah secara empiris dinamika kerja pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS dalam disertasinya.
Melalui penelitian berjudul "Pengaruh Lingkungan Kerja dan Insentif terhadap Loyalitas Pegawai Dimediasi oleh Kepuasan Kerja (Studi Komparasi antara Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia)", Rinny meninjau ulang paradigma klasik Public Service Motivation (PSM).
Di bawah bimbingan Promotor Prof. Dr. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si. dan Ko-Promotor Hania Aminah, S.Pd., M.M., Ph.D., riset ini membuktikan lahirnya fenomena
Incentive-Driven Loyalty.
Analisis mendalam dalam disertasi ini juga mengungkap perbedaan orientasi yang sangat kontras pada organisasi publik hibrida. Kelompok PNS cenderung menambatkan kesetiaannya pada Security-Oriented Loyalty yang sangat dipengaruhi oleh kenyamanan lingkungan kerja dan kepastian jenjang karier.
Sebaliknya, pegawai non-PNS berada pada spektrum
Prosperity-Oriented Loyalty yang jauh lebih sensitif terhadap keadilan insentif dan jaminan kesejahteraan masa depan.
"Ketika rasa keadilan struktural belum sepenuhnya terpenuhi, institusi publik rentan menghadapi fenomena
fragile loyalty akibat terputusnya ikatan sosial dan kelembagaan (social-institutional decoupling)," kata Rinny, dikutip Selasa 17 November 2026.
Rinny mengatakan, pegawai memiliki solidaritas yang kuat dengan rekan sejawatnya, tetapi ikatan emosional terhadap institusi perlahan melemah.
"Kebijakan sumber daya manusia di pemerintahan sudah saatnya bergeser dari pendekatan yang seragam menuju tata kelola yang lebih adaptif dan berkeadilan," kata Rinny.
Sebagai sumbangsih pemikiran yang komprehensif bagi pembenahan manajemen aparatur negara, alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan Universitas Negeri Padang ini merumuskan empat pilar terobosan kebijakan:
- Desain Organisasi dan Pola Kerja Adaptif: Menciptakan distribusi beban kerja yang berkeadilan melalui kepastian jenjang karier dan jabatan bagi PNS, serta fleksibilitas ruang kerja (flexible working arrangement) yang memacu produktivitas pegawai non-PNS
- Keadilan Insentif dan Jaminan Hari Tua: Mengusulkan perbaikan tunjangan kinerja bagi PNS secara proporsional serta merancang skema dana pensiun portabel (portable pension fund) guna memberikan kepastian jaminan masa depan bagi pegawai non-PNS.
- Sertifikasi dan Pengembangan Kapasitas Setara: Menggagas pendirian Akademi Ombudsman sebagai pusat sertifikasi profesi internal serta membuka program pembelajaran lintas negara (international shadowing) bagi seluruh pegawai berprestasi tanpa memandang sekat status kepegawaian.
- Penguatan Sistem Penghargaan dan Kepemimpinan: Membangun tata kelola evaluasi kinerja yang objektif serta pengakuan profesional yang setara agar solidaritas antarpegawai bertransformasi menjadi loyalitas jangka panjang terhadap institusi.