Berita

Anggota DPR RI, M. Hasanuddin Wahid. (Foto: Dok PKB)

Energi

Cak Udin Minta ESDM Tak Paksakan Geothermal di Songgoriti

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 21:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta mempertimbangkan ulang rencana proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur. Pembatalan proyek tersebut dengan mempertimbangkan kondisi permukiman, kelestarian lingkungan, dan kekhawatiran masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, menyusul kembali mencuatnya polemik rencana pengembangan panas bumi di Songgoriti. Kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata lama di Kota Batu yang memiliki permukiman penduduk, sumber mata air panas, serta situs bersejarah Candi Songgoriti.

“Saya meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan ulang rencana proyek geothermal Songgoriti. Sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja. Kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa, 17 November 2026.


Politikus PKB yang akrab disapa Cak Udin itu menilai rencana proyek panas bumi di Songgoriti perlu ditinjau kembali karena kawasan tersebut telah menjadi tempat tinggal masyarakat sekaligus pusat kegiatan pariwisata. Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan potensi dampak eksplorasi terhadap kehidupan warga sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek.

“Songgoriti itu kawasan padat penduduk. Di sana ada permukiman warga, kawasan wisata, dan situs Candi Songgoriti yang harus dilindungi. Semua itu perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek,” ujarnya.

Hasanuddin juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terganggunya sumber mata air dan kondisi lingkungan. Kota Batu merupakan bagian dari kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Malang Raya dan wilayah sekitarnya.

Selain persoalan lingkungan, Hasanuddin mengingatkan bahwa keberatan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah maupun calon investor. Menurutnya, rencana investasi tidak cukup hanya mempertimbangkan potensi sumber daya panas bumi tanpa memperhitungkan kondisi sosial dan kepentingan warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

“Kalaupun ada investor yang berminat, mereka tentu harus memperhitungkan risiko ketika masyarakat menolak. Jangan sampai proyek dipaksakan tanpa mempertimbangkan kekhawatiran dan kepentingan warga,” katanya.

Berdasarkan pengumuman Kementerian ESDM pada 19 November 2025, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti seluas 20.340 hektare mencakup Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar, dengan rencana kapasitas pengembangan sebesar 40 megawatt listrik. Pelelangan pada 2025 dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Namun, dokumen Ditjen EBTKE masih mencantumkan rencana pelelangan ulang yang kembali menjadi perhatian masyarakat.

Hasanuddin mendesak Kementerian ESDM membatalkan rencana proyek geothermal Songgoriti dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, keberadaan permukiman, situs bersejarah, dan aspirasi masyarakat.

“Saya berharap Kementerian ESDM mengambil keputusan untuk membatalkan proyek tersebut. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat Songgoriti di kemudian hari,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya