Berita

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Kemenag Siapkan Empat Strategi Perkuat Usaha dan Produk Pesantren

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 21:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi hambatan pengembangan usaha pesantren, mulai dari pengelolaan keuangan koperasi hingga pemasaran produk yang masih terbatas di lingkungan desa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., mengungkapkan empat persoalan utama yang masih dihadapi unit usaha pesantren. Di antaranya, keuangan koperasi pesantren (Kopontren) yang belum dikelola secara terpisah dari rekening yayasan, pemasaran produk yang masih terbatas di pasar lokal, serta sulitnya mengakses pembiayaan syariah formal.

Persoalan lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital yang belum merata. Kondisi ini membuat sebagian usaha pesantren kesulitan meningkatkan daya saing, termasuk dalam menerapkan pencatatan transaksi secara digital.


“Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik,” kata Kamaruddin dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa, 17 November 2026.

Meski menghadapi berbagai kendala, Kamaruddin menilai pesantren memiliki modal ekonomi yang besar. Selain memiliki basis santri yang kuat, pesantren juga didukung jaringan alumni dan ekosistem usaha yang terhubung dengan masyarakat sekitar.

“Pesantren adalah episentrum ekonomi kerakyatan: memiliki basis santri yang disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar kuat di akar rumput,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kemenag menawarkan empat langkah penguatan ekonomi pesantren. 

Pertama, mendorong koperasi pesantren bertransformasi menjadi badan usaha formal agar pengelolaan keuangan dan aktivitas bisnis lebih tertata.

Kedua, membekali santri dengan kurikulum kewirausahaan bersertifikat. 

Ketiga, memperluas akses pembiayaan syariah melalui integrasi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Keempat, membuka akses pemasaran produk pesantren ke jaringan ritel dan industri halal nasional melalui kemitraan dengan perusahaan penyerap hasil produksi atau off-taker.

Langkah tersebut dibahas dalam Simposium Nasional yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).

Forum tersebut menargetkan tiga keluaran konkret, yakni penyusunan policy brief untuk disampaikan kepada Presiden, peta jalan replikasi model pemberdayaan pesantren, serta penetapan 10 pesantren di desa tertinggal sebagai proyek percontohan dalam 90 hari ke depan.

Program ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan pesantren sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya