Berita

Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof.Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH. (Foto: Istimewa)

Hukum

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 17:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang upaya hukum perlawanan atas putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof.Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH dalam keterangan pers yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

"Argumentasinya adalah selama ini upaya hukum 'perlawanan' tersebut telah menjadi alat untuk memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan perdata, sehingga mencederai rasa keadilan bagi pihak berperkara," kata Andi.


Secara umum, sambung dia, upaya hukum perlawanan tersebut telah mempermainkan proses hukum. Menurut Hukum Acara Perdata, upaya hukum perlawanan hanya dapat dilakukan oleh karena suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga atau pihak diluar perkara. Dasar hukumnya adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR.  

Andi menegaskan, secara teknis putusan pengadilan perdata hanya mengikat para pihak berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Berbeda dengan perkara perdata, pemeriksaan perkara tata usaha negara juga melibatkan pihak ketiga atau Tergugat Intervensi selain Penggugat dan Tergugat. 

"Fakta selama ini terjadi ‘perlawanan putusan perdata telah menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum, karena upaya perlawanan ini dapat dilakukan tanpa batas’," terangnya.

Lanjut Andi, hal itu disebabkan Perlawanan putusan perdata menghambat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana laporan masyarakat, perlawanan dilakukan lebih satu kali dan bahkan terjadi 5 kali dikeluarkan Perintah Eksekusi oleh Ketua PN di Jawa yang sekalian juga dilakukan seketika perlawanan putusan perdata di sebuah pengadilan negeri.

"Perlawanan putusan pengadilan juga dilakukan oleh pejabat negara baik di tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintahan perdata. Bahkan terjadi perlawanan putusan kedua membatalkan eksekusi putusan perdata terjadi suatu pengadilan negeri di  NTT oleh pemohon perlawanan yang sama. Pengadilan sebelumnya telah menolak upaya perlawanan pertama," terangnya.

Andi pun mempertanyakan, kenapa upaya perlawanan kedua oleh pemohon yang sama di pengadilan negeri yang sama oleh Ketua PN yang sama mengabulkan upaya perlawanan kedua tersebut. 

"Kontroversi upaya perlawanan ini telah menjadi alat untuk mengulur-ulur eksekusi putusan pengadilan. Inilah bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya