Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Opini Pakar

Wapres Bukan Sekadar Orang Kepercayaan Presiden

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 16:24 WIB

PERDEBATAN tentang posisi Wakil Presiden sering berhenti pada pertanyaan seberapa besar kewenangannya atau seberapa dekat hubungannya dengan Presiden. Padahal, pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana Wakil Presiden menggunakan perannya untuk menguji pertimbangan, mengingatkan risiko, dan membantu memastikan kepentingan publik tidak tersisih oleh kalkulasi politik jangka pendek. Jabatan ini tidak semestinya dipahami hanya sebagai simbol kebersamaan dalam kontestasi elektoral.
 
Konstitusi menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebut Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

Kedua ketentuan ini perlu dibaca secara utuh: Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan pemerintahan, sementara pengisian kedua jabatan memperoleh legitimasi melalui pilihan rakyat dalam satu pasangan. Relasi keduanya karena itu memerlukan kepercayaan sekaligus tanggung jawab publik.
 

 
Di sinilah loyalitas perlu diletakkan secara tepat. Loyalitas kepada Presiden sebagai mitra kerja tidak identik dengan persetujuan tanpa syarat atas setiap gagasan atau keputusan. Dalam pemerintahan, kesetiaan yang matang justru tampak ketika seseorang berani menyampaikan pertimbangan berbeda sebelum kebijakan ditetapkan. 

Wakil Presiden yang hanya mengamini berisiko menghilangkan salah satu sumber masukan terdekat bagi Presiden. Sebaliknya, perbedaan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari upaya menjaga mutu keputusan.
 
Loyalitas yang Akuntabel

Dalam perspektif tata kelola, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kewenangan formal, tetapi juga oleh mutu proses yang mendahuluinya. Akuntabilitas menuntut keputusan memiliki dasar yang dapat dijelaskan; transparansi mendorong tersedianya informasi yang relevan; sementara tanggung jawab mengharuskan konsekuensi kebijakan diperhitungkan. Prinsip-prinsip ini lazim dibahas dalam tata kelola organisasi. Relevansinya sebagai lensa analisis pemerintahan terletak pada satu hal: kekuasaan harus disertai proses pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
Agency Theory membantu menjelaskan mengapa informasi, pemantauan, dan mekanisme pengendalian dibutuhkan ketika kewenangan dan tanggung jawab tersebar di antara sejumlah aktor. Teori ini lahir dari kajian hubungan keagenan dalam perusahaan, sehingga tidak dapat diterapkan secara mekanis seolah-olah Presiden adalah pemilik dan Wakil Presiden adalah manajer perusahaan. 

Namun, gagasan tentang asimetri informasi dan kebutuhan pengendalian dapat dipakai secara terbatas untuk membaca risiko keputusan yang tidak memperoleh masukan memadai. Wakil Presiden dapat membantu mengurangi risiko itu dengan membawa informasi, menguji asumsi, serta menyampaikan konsekuensi yang mungkin luput dari lingkar pengambil keputusan.
 
Fungsi tersebut bukan berarti Wakil Presiden menjadi auditor atau pengawas independen atas Presiden. UUD 1945 tidak membentuk hubungan demikian. Presiden tetap pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden membantu pelaksanaan kewajiban tersebut. Justru karena bekerja dalam satu lingkungan eksekutif, kontribusi korektif Wakil Presiden berlangsung melalui konsultasi, koordinasi, dan pemberian nasihat yang jujur. Perannya bersifat internal dan deliberatif, bukan veto, oposisi, atau pusat kekuasaan tandingan.
 
Konsep constructive dissent atau perbedaan pandangan yang konstruktif menjadi penting. Perbedaan bukan dipertontonkan untuk membangun popularitas atau mempermalukan mitra, melainkan disampaikan berdasarkan data, risiko, hukum, dan dampak terhadap masyarakat. 

Presiden membutuhkan ruang untuk mendengar kabar yang tidak selalu menyenangkan: program yang belum siap, target yang tidak realistis, kelompok yang akan dirugikan, atau risiko pelaksanaan yang belum dihitung. Wakil Presiden dapat membantu menyediakan ruang bagi koreksi sebelum kekeliruan berubah menjadi krisis.
 
Amanah, Syura, dan Integritas Keputusan

Perspektif tata kelola syariah memperkaya pembahasan melalui nilai amanah, mas'uliyyah, dan syura. Amanah menempatkan jabatan sebagai titipan yang harus dijalankan untuk kepentingan publik. Mas'uliyyah menegaskan pertanggungjawaban atas tindakan dan akibatnya. Syura mengajarkan bahwa keputusan penting patut dibangun melalui pertukaran pandangan, bukan kehendak satu orang yang tertutup dari koreksi. Ketiganya bukan sekadar slogan moral, melainkan etika proses: mendengar, menimbang, menjelaskan alasan, dan bersedia memperbaiki keputusan.
 
Syura tidak berarti semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan bulat, apalagi mengaburkan siapa pemegang kewenangan. Dalam sistem presidensial, keputusan akhir tetap berada pada pejabat yang diberi kewenangan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan mengambil keputusan tidak menghapus kewajiban untuk mendengar pertimbangan berbeda. Musyawarah yang bermakna membantu pemegang kewenangan memahami pilihan, konsekuensi, serta kelompok masyarakat yang menanggung dampak kebijakan.
 
Di tengah kompetisi politik yang menuntut hasil cepat dan citra populer, mekanisme koreksi semakin relevan. Kebijakan yang hanya diukur dari daya tarik komunikasi berisiko mengabaikan kelayakan, keberlanjutan, dan distribusi manfaat. Wakil Presiden dapat mengingatkan agar keberhasilan tidak semata-mata dihitung dari seremoni, angka target, atau respons sesaat di ruang publik. Ukurannya harus mencakup hasil nyata, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, perlindungan kelompok rentan, serta kesesuaian dengan hukum dan tujuan bernegara.
 
Karena itu, relasi Presiden dan Wakil Presiden perlu ditopang tata kerja yang memungkinkan masukan kritis disampaikan secara teratur. Pembagian portofolio yang jelas, akses terhadap informasi lintas kementerian, forum evaluasi kebijakan, pencatatan rekomendasi dan tindak lanjut, serta komunikasi terbuka dapat memperkuat koordinasi. Mekanisme tersebut tidak perlu mengubah kedudukan konstitusional Wakil Presiden. Ia justru menerjemahkan fungsi membantu Presiden menjadi kerja kelembagaan yang terukur, bukan sekadar kedekatan personal atau penugasan seremonial.
 
Penutup

Pada akhirnya, Presiden tidak membutuhkan Wakil Presiden yang selalu berbeda pendapat, tetapi juga tidak diuntungkan oleh pendamping yang selalu membenarkan. Yang dibutuhkan ialah mitra yang memahami batas kewenangan, menjaga kepercayaan, dan tetap jujur menyampaikan koreksi. Loyalitas semacam ini tidak melemahkan kepemimpinan Presiden; ia memperkuat dasar pertimbangan sebelum keputusan diambil dan membantu pemerintah belajar dari kekeliruan.
 
Jabatan Wakil Presiden harus dibaca sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab tata kelola. Kepercayaan personal penting, tetapi tidak boleh menggantikan akuntabilitas kepada rakyat. Dalam pemerintahan yang sehat, kesetiaan tertinggi bukanlah kesediaan untuk selalu berkata setuju, melainkan komitmen memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Presiden membutuhkan orang kepercayaan, tetapi lebih dari itu, ia membutuhkan mitra yang berani menjaga kualitas keputusan.

Ade Wirman Syafei
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya