Anggota DPR RI Eva Monalisa. (Foto: Dok PKB)
Pemerintah pusat diminta agar penyederhanaan perizinan investasi melalui sistem satu pintu tidak mengabaikan peran pemerintah daerah.
Menurut Anggota DPR RI Eva Monalisa, kemudahan investasi harus diiringi koordinasi, transparansi informasi, dan sosialisasi kepada pemerintah daerah tempat perusahaan atau kawasan industri beroperasi.
Eva mengakui pemerintah pusat memang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memfasilitasi masuknya investasi. Namun, pemerintah daerah harus memperoleh informasi sejak awal ketika perusahaan mulai merencanakan kegiatan usaha di wilayahnya.
“Jangan sampai investor masuk melalui mekanisme satu pintu di pusat, tetapi pemerintah daerah justru tidak mengetahui perusahaan apa yang beroperasi di wilayahnya. Ini persoalan serius dalam tata kelola investasi. Daerah bukan sekadar tempat berdirinya pabrik, tetapi juga pihak yang harus menghadapi langsung dampak dari aktivitas industri tersebut,” tegas Eva, Selasa, 17 November 2026.
Ia menyoroti minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. Salah satunya ketika terjadi demonstrasi masyarakat atau pekerja terhadap perusahaan, sementara pemerintah daerah tidak memiliki informasi yang memadai mengenai perusahaan maupun persoalan yang sedang dihadapi.
“Bagaimana pemerintah daerah bisa merespons dan mengambil langkah penyelesaian apabila sejak awal tidak pernah mendapatkan sosialisasi? Jangan sampai terjadi demonstrasi di wilayahnya, sementara pemerintah daerah sendiri tidak mengetahui secara utuh perusahaan apa yang beroperasi di sana. Ini menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang terstruktur antara pusat, daerah, dan pelaku usaha,” ujarnya.
Eva menegaskan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang masuk atau jumlah pabrik yang berdiri. Investasi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, menyerap tenaga kerja lokal, mematuhi ketentuan lingkungan, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Eva berharap pemerintah pusat memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan investasi serta pengembangan kawasan industri nasional.
Ia menegaskan, masuknya investasi tetap harus didukung karena dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Namun, kemudahan perizinan tidak boleh menghilangkan koordinasi antarpemerintahan.
“Prinsipnya, kita mendukung penuh masuknya investasi karena investasi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Tetapi investasi harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Satu pintu perizinan bukan berarti satu arah komunikasi. Pusat harus tetap hadir bersama daerah. Jangan sampai investor sudah beroperasi, tetapi pemerintah daerah justru menjadi pihak terakhir yang mengetahui,” tutup Eva.