Ketua Umum FNPBI, Dominggus Oktavianus, bersama Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang juga Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin, dalam Kongres VII FNPBI yang digelar di Hotel The Acacia, Jakarta, Minggu, 15 November 2026. (Foto Istimewa)
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menegaskan bahwa agenda reindustrialisasi nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Hal itu menjadi salah satu poin utama dalam Kongres VII FNPBI yang digelar di Hotel The Acacia, Jakarta, pada 14–15 November 2026.
Mengusung tema "Industrialisasi Nasional Bangkit, Buruh Bahagia", kongres tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi perjuangan buruh dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional.
Kongres yang dihadiri sekitar 120 delegasi dari berbagai provinsi itu juga menetapkan Dominggus Oktavianus sebagai Ketua Umum FNPBI dan Supriadi Prasetyo sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2026-2031.
Dalam rangkaian seminar nasional bertajuk "Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Rancangan Reindustrialisasi Nasional", FNPBI menyoroti pentingnya memastikan kebijakan hilirisasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut FNPBI, reindustrialisasi tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kebijakan tersebut juga harus menciptakan industri pendukung lokal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Kesejahteraan buruh, lanjut organisasi tersebut, tidak hanya berkaitan dengan upah, melainkan juga mencakup kepastian pendidikan anak, akses terhadap perumahan yang layak, hingga penguatan koperasi pekerja.
FNPBI turut menekankan pentingnya pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum untuk menjamin kepastian status kerja, norma pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan berserikat.
Ketua Umum FNPBI terpilih, Dominggus Oktavianus, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan perubahan struktur ekonomi Indonesia agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah.
Menurutnya, peningkatan produktivitas ekonomi tersebut harus diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, Dominggus mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perubahan ekonomi pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat.
“Karena itu, kita harus berada di barisan Pak Prabowo untuk menghentikan praktik ekonomi serakah yang selama puluhan tahun dimapankan,” pungkas Dominggus.
Sementara itu, dalam pidato penutupan kongres, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang juga Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, berpesan agar kongres menjadi momentum bagi buruh dan petani untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial.
Ia menekankan pentingnya perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan lainnya.
"Perjuangan serikat buruh tidak berhenti pada perlawanan terhadap penindasan, tetapi harus mampu mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin, menyampaikan komitmen Kementerian HAM untuk mengawal penerapan standar hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja.
Kongres VII FNPBI turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi buruh, tani, mahasiswa, dan gerakan masyarakat sipil. Di antaranya adalah Ketua Dewan Buruh Nasional KPBI Jumisih, Ketua Umum KASBI Sunarno, Sekjen GSBI Yanti Siahaan, Ketua FSP IBUF Frans Gultom, serta Ketua SP Pupuk Kujang Rahadian Adha.
Kepengurusan baru FNPBI selanjutnya berkomitmen membangun dialog tripartit bersama pemerintah dan dunia usaha. Organisasi tersebut juga akan mengawal pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Bagi FNPBI, keberhasilan reindustrialisasi nasional tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari perlindungan hak dasar pekerja, kepastian kerja, dan peningkatan kesejahteraan buruh.