Berita

Ketua Umum FNPBI, Dominggus Oktavianus, bersama Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang juga Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin, dalam Kongres VII FNPBI yang digelar di Hotel The Acacia, Jakarta, Minggu, 15 November 2026. (Foto Istimewa)

Sosial

FNPBI: Reindustrialisasi Nasional Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Buruh

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menegaskan bahwa agenda reindustrialisasi nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Hal itu menjadi salah satu poin utama dalam Kongres VII FNPBI yang digelar di Hotel The Acacia, Jakarta, pada 14–15 November 2026.

Mengusung tema "Industrialisasi Nasional Bangkit, Buruh Bahagia", kongres tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi perjuangan buruh dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional.


Kongres yang dihadiri sekitar 120 delegasi dari berbagai provinsi itu juga menetapkan Dominggus Oktavianus sebagai Ketua Umum FNPBI dan Supriadi Prasetyo sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2026-2031.

Dalam rangkaian seminar nasional bertajuk "Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Rancangan Reindustrialisasi Nasional", FNPBI menyoroti pentingnya memastikan kebijakan hilirisasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut FNPBI, reindustrialisasi tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kebijakan tersebut juga harus menciptakan industri pendukung lokal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kesejahteraan buruh, lanjut organisasi tersebut, tidak hanya berkaitan dengan upah, melainkan juga mencakup kepastian pendidikan anak, akses terhadap perumahan yang layak, hingga penguatan koperasi pekerja.

FNPBI turut menekankan pentingnya pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum untuk menjamin kepastian status kerja, norma pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan berserikat.

Ketua Umum FNPBI terpilih, Dominggus Oktavianus, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan perubahan struktur ekonomi Indonesia agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah.

Menurutnya, peningkatan produktivitas ekonomi tersebut harus diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.

Meski demikian, Dominggus mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perubahan ekonomi pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat.

“Karena itu, kita harus berada di barisan Pak Prabowo untuk menghentikan praktik ekonomi serakah yang selama puluhan tahun dimapankan,” pungkas Dominggus.

Sementara itu, dalam pidato penutupan kongres, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang juga Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, berpesan agar kongres menjadi momentum bagi buruh dan petani untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial.

Ia menekankan pentingnya perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan lainnya.

"Perjuangan serikat buruh tidak berhenti pada perlawanan terhadap penindasan, tetapi harus mampu mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin, menyampaikan komitmen Kementerian HAM untuk mengawal penerapan standar hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja.

Kongres VII FNPBI turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi buruh, tani, mahasiswa, dan gerakan masyarakat sipil. Di antaranya adalah Ketua Dewan Buruh Nasional KPBI Jumisih, Ketua Umum KASBI Sunarno, Sekjen GSBI Yanti Siahaan, Ketua FSP IBUF Frans Gultom, serta Ketua SP Pupuk Kujang Rahadian Adha.

Kepengurusan baru FNPBI selanjutnya berkomitmen membangun dialog tripartit bersama pemerintah dan dunia usaha. Organisasi tersebut juga akan mengawal pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Bagi FNPBI, keberhasilan reindustrialisasi nasional tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari perlindungan hak dasar pekerja, kepastian kerja, dan peningkatan kesejahteraan buruh.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya