Berita

Pakar Hukum Administrasi Negara Muhtar Said. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Akademisi Minta MPR Transparan Dalam Mencari Sosok Wapres

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 12:42 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menghadirkan sidang paripurna dalam mencari sosok Wakil Presiden yang baru secara tepat waktu, transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Sebab, hal ini mengacu pada Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden secara hukum terjadi pada 12 November 2026, maka batas waktu 60 hari tersebut jatuh pada 11 Januari 2027.


"MPR tidak boleh menunda proses pengisian jabatan tersebut karena batas waktu yang ditentukan konstitusi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi," kata Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhtar Said dalam keterangan resmi pada Selasa, 17 November 2026.

Muhtar yang juga Peneliti Rechta Institute juga menjelaskan bahwa calon wakil presiden harus memenuhi persyaratan konstitusional.

Mulai dari integritas, kapasitas, serta kelengkapan administrasi yang harus diverifikasi secara objektif.

“Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, setiap calon harus melalui proses pemeriksaan persyaratan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Muhtar Said.

Itu sebabnya, Muhtar Said mendorong MPR untuk segera menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknis pemilihan Wakil Presiden yang selaras dengan UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR.

Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga legitimasi konstitusional proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

“MPR tidak cukup hanya menyelenggarakan sidang pemilihan secara formal. MPR juga harus memastikan bahwa prosesnya terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan SOP yang memberikan kepastian prosedur sekaligus membuka ruang partisipasi publik,” ujarnya.

Tidak lupa, Muhtar Said menekankan bahwa meskipun kewenangan memilih Wakil Presiden berada pada MPR, masyarakat tetap memiliki kepentingan konstitusional untuk mengetahui rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon yang akan menduduki jabatan tersebut.

“Jangan sampai pemilihan Wakil Presiden hanya menjadi proses politik yang tertutup di antara elite. Jabatan Wakil Presiden adalah jabatan konstitusional yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, publik berhak mengetahui dan memberikan masukan terhadap calon yang diajukan,” jelasnya.

Sebelumnya, MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

"Dalam Surat Presiden Presiden mengusulkan agar sidang Paripurna dalam rangka pemilihan Wakil Presiden RI diusulkan tanggal 9 Desember harinya Rabu 2026, mundur satu minggu. Dan dalam rapat gabungan (Ragab) tersebut menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya