Berita

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto: RMOL)

Publika

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 06:42 WIB

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini makin melempem. Semenjak “dilecehkan” Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, gigi KPK seperti rontok. Macan ompong. Kalau pun nangkap, sasarannya paling bupati atau kepala dinas. Semakin receh. 

Dulu, mendengar nama KPK saja pejabat bisa mendadak masuk angin. Telepon dimatikan, sopir disuruh siaga, koper disiapkan. Sekarang? Jangan-jangan koruptor malah tidur nyenyak. Malah asyik healing ke Manila. Sementara pegawai KPK sibuk mengawasi sesama pegawainya. Macan yang akan berubah jadi tikus.

Lihat statistik OTT. Menurut pemantauan ICW, tahun 2018 KPK melakukan 30 OTT. Tahun 2024 tinggal lima. Tahun 2025 naik menjadi 11, 2026 baru 23 kali. Lumayan, tetapi belum membuat koruptor kehilangan selera makan.


Padahal KPK punya teknologi penyadapan, penyelidik, penyidik, dan kemampuan melacak transaksi. Peralatan canggih, tetapi hasilnya kadang seperti mencari jarum di tumpukan jerami menggunakan teropong bintang.

Belum lagi cerita penyitaan. Februari 2025, KPK menyita sekitar Rp59,49 miliar dari rumah Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali dalam pengembangan perkara Rita Widyasari. 

Dalam perkara lain, uang dan aset juga diamankan. Tentu, penyitaan bukan bukti pemiliknya bersalah. Tetapi publik berhak bertanya, bagaimana kelanjutan penelusuran aset dan pertanggungjawaban hukumnya? Jangan sampai uangnya sudah masuk gudang barang bukti, kasusnya malah masuk gudang kenangan.

Kasus Ridwan Kamil juga menarik. Rumahnya digeledah pada Maret 2025 dalam perkara pengadaan iklan Bank BJB dengan perkiraan kerugian negara Rp223,6 miliar. Sejumlah kendaraan disita. RK diperiksa sebagai saksi, tetapi status tersangka entah kapan. 

Lalu muncul cerita lebih absurd. November 2026, tiga pegawai KPK berinisial TS, MS, dan AS dilaporkan MAKI ke Dewas karena diduga membocorkan informasi perkara ATR/BPN kepada pihak yang sedang berperkara. 

KPK menyatakan dugaan itu sedang diperiksa. Belum terbukti, tetapi bayangkan, lembaga bertugas mengintai koruptor malah memiliki pegawai memberi tahu koruptor kapan sedang diintai. Ini CCTV rekamannya dikirim kepada maling!

Sebelumnya, pegawai KPK berinisial DIS juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait kasus Pemalang. 

Ada pula laporan terhadap penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti oleh Hasto Kristiyanto ke Dewas atas dugaan intimidasi. Semua harus diperiksa secara objektif, tetapi rentetan persoalan internal ini jelas bukan prestasi.

Kasus Bobby Nasution pun menambah panjang daftar pertanyaan. Hakim Tipikor Medan, Khamozaro Waruwu, meminta Bobby dihadirkan sebagai saksi dalam perkara korupsi proyek jalan bernilai sekitar Rp165 miliar. 

Bobby menyatakan siap jika dipanggil, tetapi mengaku belum menerima panggilan. Belakangan, Kasatgas KPK AKBP Rossa dilaporkan ke Dewas karena menghambat pemeriksaan Bobby.

Kemudian, 4 November 2025, rumah hakim Khamozaro terbakar ketika rumah dalam keadaan kosong. Jangan menuduh siapa pun sebagai pelaku sebelum ada bukti. 

Namun, peristiwa itu wajib diusut serius. Hakim sedang menangani perkara penting, lalu rumahnya terbakar. Ini bukan adegan film mafia, tetapi negara harus memastikan hakim tidak bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan.

Maka pertanyaannya, KPK ini sedang memberantas korupsi atau sedang mengadakan program arisan masalah internal?

Gimana kalau KPK dibubarkan saja, wak? Itu hanya usulan yang tak mungkin. Sebab, membubarkan KPK, tidak sesederhana itu. Membubarkan KPK justru bisa menjadi hadiah ulang tahun bagi koruptor. Yang harus dibubarkan adalah mentalitas lembaga kehilangan taring, keberanian, dan integritas.

Wahai KPK, rakyat tidak membutuhkan macan konferensi pers. Rakyat membutuhkan macan berani menerkam, termasuk ketika mangsanya memakai jas mahal, punya jabatan tinggi, dan teleponnya berisi nomor orang berkuasa.

“Lihat polisi, begitu berganti Kapolri baru, empat jenderalnya langsung disikat. Berani dan jempol. Lah, KPK yang ditangkap receh.”

“Jangan begitu, wak. Bagaimana pun KPK jujur.” Ups

Rosadi Jamani
Akademisi

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya