Berita

Logo Partai Ummat. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Opini Pakar

Peran Partai Ummat dalam Menumbangkan Jokowi dan Geng Solo

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 04:43 WIB

SAAT sebagian besar partai politik memilih bergabung dengan pemerintah, suara kritik di dalam parlemen nyaris hilang. Banyak tokoh memilih diam dan bermain aman demi menjaga posisi. Di tengah situasi politik yang seragam itu, Partai Ummat justru mengambil jalan berbeda.

Sejak awal berdiri, Partai Ummat secara terbuka memposisikan diri sebagai penentang kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Tokoh utamanya, Profesor Amien Rais, bersama jajaran pengurus partai rutin melontarkan kritik pedas soal isu-isu sensitif yang dihindari partai lain.

Partai Ummat menolak keras wacana presiden tiga periode dan menyoroti kuatnya pengaruh kelompok pemodal di sekitar istana. Partai Ummat terus mengkritik lonjakan utang negara serta proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.


Sikap berani di luar parlemen ini membuat Partai Ummat menjadi tempat bersandar bagi warga yang haus akan kebenaran dan keadilan. Partai Ummat memang tidak punya kursi di DPR dan sering menghadapi tekanan politik.

Namun, konsistensinya dalam bersuara membuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan tetap berjalan. Partai Ummat membuktikan diri sebagai pengkritik yang lantang saat banyak elit politik memilih bungkam.

Sepanjang periode 2021 hingga 2024, kritik Partai Ummat terhadap pemerintahan Jokowi berfokus pada sejumlah isu utama, yakni penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, tuduhan menguatnya oligarki, melemahnya penegakan hukum, beban ekonomi serta utang negara, dan praktik dinasti politik menjelang Pilpres 2024.

Kritik tersebut disampaikan secara konsisten oleh Ketua Majelis Syura Profesor Amien Rais, Ketua Umum Dr Ridho Rahmadi, dan kader lainnya. Pada tahun pertama kelahirannya, Partai Ummat langsung memposisikan diri sebagai pengawas ketat terhadap arah demokrasi dan evaluasi kinerja tujuh tahun pemerintahan Jokowi.

Pada Maret 2021, Profesor Amien Rais melontarkan peringatan keras mengenai adanya dugaan skenario politik untuk mengubah pasal masa jabatan presiden dalam UUD 1945 dari dua menjadi tiga periode melalui Sidang Istimewa MPR. Partai Ummat menilai wacana tersebut sebagai ancaman serius bagi demokrasi pasca-reformasi.

Pada Oktober 2021, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi secara resmi memberikan "rapor merah" tujuh tahun kepemimpinan Jokowi. Evaluasi ini mencakup sektor hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

Dalam evaluasi tersebut, Dr Ridho Rahmadi menilai pemerintah hanya mengumbar slogan kosong terkait penegakan hukum yang berkeadilan. Partai Ummat menyoroti penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan menguatnya praktik oligarki di lingkar kekuasaan.

Partai Ummat mengkritik pengelolaan ekonomi nasional yang dinilai tidak efisien dan kurang berpihak pada masyarakat kecil, terutama di tengah tekanan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2022, arah kritik Partai Ummat semakin mengerucut pada figur sentral di dalam kabinet serta proses tahapan menuju Pemilu 2024.

Pada April 2022, Profesor Amien Rais secara spesifik menyoroti pengaruh besar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Partai Ummat memandang duet Jokowi-Luhut sebagai pusat pengendali kebijakan negara yang harus berakhir tepat waktu pada Oktober 2024.

Merespons mencuatnya wacana penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elit politik, Partai Ummat menegaskan bahwa rezim berkuasa tidak boleh menggerakkan mobilisasi massa untuk memperpanjang kekuasaan ala Orde Baru.

Pada Desember 2022, ketika Partai Ummat sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual peserta Pemilu 2024 sebelum akhirnya lolos melalui perlawanan di Bawaslu, Profesor Amien Rais menemukan bahwa partainya sengaja disingkirkan karena sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.

Pada tahun 2023, narasi kritik Partai Ummat bergeser pada konsolidasi kekuasaan menjelang akhir masa jabatan presiden dan proyek-proyek strategis nasional.

Pada Juni 2023, Profesor Amien Rais menyebut Jokowi sebagai sosok yang masih ingin mempertahankan pengaruh politiknya meski masa jabatannya segera berakhir. Partai Ummat menyoroti berbagai manuver politik presiden yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan penentuan calon presiden penerusnya.

Jajaran pengurus Partai Ummat terus mengkritisi pembangunan IKN serta proyek infrastruktur raksasa lainnya. Mereka menilai proyek tersebut membebani APBN, memperbesar utang luar negeri, dan lebih menguntungkan kelompok pemodal besar dibandingkan kesejahteraan rakyat luas.

Pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi, kritik Partai Ummat mencapai puncak dengan fokus pada integritas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan pencalonan putra sulung presiden.

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Partai Ummat secara terbuka mengkritik terjadinya kemunduran demokrasi. Profesor Amien Rais menyebut pemerintahan Jokowi telah membangun dinasti politik dan mengabdi pada kepentingan konglomerat.

Partai Ummat menyuarakan dugaan adanya ketidaknetralan aparat negara serta penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menjelang lengsernya Jokowi pada Oktober 2024, Profesor Amien Rais melontarkan pernyataan keras yang meminta masyarakat sipil terus mengawal jalannya pemerintahan baru agar tidak lagi dikendalikan oleh bayang-bayang kekuasaan lama.

Setelah Jokowi tidak lagi menjabat, Partai Ummat tidak menghentikan kritik.

Pada pertengahan hingga akhir 2026, Profesor Amien Rais berulang kali melontarkan kritik tajam terhadap Jokowi yang dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruh politiknya pasca-lengser. Dia menyebut skenario berlanjutnya duet Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2029 sebagai hal yang mustahil terwujud.

Partai Ummat mengambil posisi yang relatif akomodatif namun tetap kritis terhadap Presiden Prabowo Subianto. Partai Ummat berusaha mendorong agar pemerintahan Prabowo terlepas dari bayang-bayang kekuasaan era sebelumnya.

Partai Ummat menjadi salah satu pihak yang paling vokal merespons polemik keabsahan syarat pencalonan serta gugatan ijazah Gibran. Profesor Amien Rais sempat mendesak Gibran untuk mundur guna mencegah gejolak sosial.

Partai Ummat memperluas perlawanan politiknya ke jalur konstitusi dengan bergabung dengan pakar hukum tata negara Dr Denny Indrayana serta koalisi masyarakat sipil dalam menggugat keabsahan syarat pencalonan Gibran ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonan perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, Partai Ummat dan tim pemohon mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024.

Meskipun MK menolak diskualifikasi karena Gibran sudah dilantik dan pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), pertimbangan hakim konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah setara SMA tersebut.

Langkah hukum ini terbukti menjadi titik balik krusial yang mengguncang legitimasi jabatan Gibran. Pertimbangan hukum dari MK tersebut memicu efek domino ke lembaga peradilan lain, termasuk putusan kasasi Mahkamah Agung yang akhirnya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Rangkaian tekanan hukum dan moral yang ikut dikawal oleh Partai Ummat ini pada akhirnya bermuara pada pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.

Dari uraian singkat mengenai kiprah Partai Ummat di atas, partai ideologis bernafaskan Islam ini sangat jelas sejak awal menjadi motor penggerak dalam menumbangkan Jokowi dan Geng Solo yang terkenal zalim. Ini tak lain dan tak bukan karena semua kader Partai Ummat menghayati motto partai yang berbunyi: lawan kezaliman, tegakkan keadilan.

Buni Yani
Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya