Berita

Kuasa hukum PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS) OC Kaligis. (Foto: Istimewa)

Hukum

Sengketa Sewa Pengelolaan Plaza Klaten Memanas

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | 03:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sengketa perjanjian sewa-menyewa Plaza Klaten, Jawa Tengah, antara PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS) dengan mantan Bupati Klaten Sri Mulyani memanas.
PT MMS menuding adanya dugaan praktik mafia peradilan di balik putusan yang membatalkan perjanjian tersebut.

Perjanjian sewa yang disepakati pada 11 Januari 2023 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Keputusan ini dinilai sangat merugikan PT MMS yang telah berinvestasi besar untuk membangun dan menata kawasan tersebut tanpa adanya wanprestasi dari pihak penyewa.

Dalam perjanjian, PT MMS diberikan hak mengelola lahan parkir, namun Pemkab Klaten mengambil alih secara sepihak lewat Surat Pemberitahuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemkab Klaten tertanggal 27 November 2025.

Dalam perjanjian, PT MMS diberikan hak mengelola lahan parkir, namun Pemkab Klaten mengambil alih secara sepihak lewat Surat Pemberitahuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemkab Klaten tertanggal 27 November 2025.

PT MMS kemudian menggugat Pemkab Klaten ke Pengadilan Negeri Klaten. PN Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara, sementara Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan perjanjian sewa.

"PT MMS yang terlibat dalam perjanjian tersebut menyampaikan keberatannya. Saya sebut ini mafia peradilan. Dan kenapa ini dibatalkan? Kalau dibatalkan, semua uang sewa yang sudah dibayarkan kepada Bupati, mau dikembalikan ke mana?" kata Kuasa Hukum PT MMS OC Kaligis kepada wartawan, Senin 16 November 2026.

OC Kaligis menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klaten. Pertimbangan hukum pembatalan menyebutkan alasan tidak melalui proses lelang dan harga appraisal.

OC Kaligis membantah tudingan tersebut dengan menyatakan sebelumnya telah diusulkan lelang namun tidak ada peserta. Opsi harga appraisal tidak dipakai karena tidak mencakup nilai investasi dan tidak mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

Selama perjanjian, pihak pengelola telah mengeluarkan biaya tambahan untuk fasilitas umum seperti toilet, renovasi lantai, lift, eskalator, serta mendatangkan tenant nasional dan internasional.

Pendapatan kawasan meningkat dari Rp600 juta per tahun menjadi lebih dari Rp3 miliar pada tahun pertama, dengan potensi penghasilan negara hingga Rp200 miliar selama masa perjanjian 20 tahun.

Saat ini, pihak PT MMS tengah menyiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap proses hukum berjalan objektif serta adil tanpa intervensi pihak lain.

"Perkara ini dipantau masyarakat luas karena menyangkut kepercayaan terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia," tandas OC Kaligis.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya