Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang memiliki karakter kebangsaan kuat, memahami keberagaman masyarakat, serta mampu menjadi jembatan persatuan dari Sabang sampai Merauke.
Kepemimpinan nasional tidak cukup hanya mengandalkan popularitas dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, tetapi harus ditopang integritas, kepekaan sosial, dan kemampuan melayani seluruh rakyat Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, yang menekankan pentingnya menghadirkan kepemimpinan nasional yang membumi, inklusif, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap realitas sosial serta keragaman geografis Indonesia.
"Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Karena itu, bangsa ini membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki jiwa kebangsaan kuat, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, dan tidak terjebak dalam kepemimpinan elitis yang berjarak dengan rakyat," ujar Noor Azhari dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden harus dipahami sebagai amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di berbagai daerah.
Ia menilai karakter kebangsaan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari kemampuannya menyampaikan jargon persatuan, tetapi harus tercermin dalam keberanian mendengar aspirasi, memahami persoalan daerah, serta memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
"Kekuatan Indonesia justru terletak pada keberagamannya. Seorang Wakil Presiden harus mampu memahami perasaan masyarakat Aceh, kebutuhan warga perbatasan Kalimantan, harapan masyarakat kepulauan Maluku, hingga aspirasi masyarakat adat Papua. Mereka semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia," tegasnya.
Noor Azhari juga mengingatkan bahwa kepemimpinan nasional tidak semestinya terperangkap dalam eksklusivitas politik, kepentingan kelompok, maupun simbol-simbol kekuasaan yang menjauhkan pemimpin dari kehidupan masyarakat.
Lanjut dia, seorang pemimpin yang memiliki karakter kebangsaan akan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok, menghormati kemajemukan, serta menjadikan pelayanan publik sebagai ukuran utama keberhasilan kepemimpinan.
"Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika ada kepentingan politik. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar ketika mereka menghadapi kesulitan, hadir ketika daerah membutuhkan perhatian, dan bekerja untuk memastikan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga," jelasnya.
Lebih jauh, Noor Azhari menekankan pentingnya perspektif kewilayahan dalam kepemimpinan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakter sosial, budaya, dan geografis yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang tidak seragam, melainkan berlandaskan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
“Karena itu, Wakil Presiden diharapkan memiliki sensitivitas terhadap ketimpangan antarwilayah, perlindungan masyarakat adat, pembangunan kawasan perbatasan, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil,” tegasnya lagi.
Ia menegaskan bahwa persatuan nasional tidak dapat hanya dibangun melalui retorika politik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berkeadilan dan kehadiran negara yang nyata dalam kehidupan masyarakat.
"Persatuan Indonesia akan semakin kokoh apabila masyarakat di seluruh pelosok negeri merasa dihargai, didengar, dan memperoleh kesempatan yang adil untuk maju. Di situlah kepemimpinan nasional diuji, bukan pada seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa besar keberpihakannya kepada rakyat," ungkapnya.
Di tengah dinamika kehidupan berbangsa, MPSI memandang pentingnya menghadirkan figur Wakil Presiden yang mampu memperkuat kepercayaan publik, menjembatani perbedaan kepentingan, dan menjaga semangat kebangsaan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Noor Azhari menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga matang secara moral, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, serta mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bersama.
"Wakil Presiden harus menjadi pemersatu, bukan sekadar bagian dari pembagian kekuasaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak elitis, tidak berjarak dengan rakyat, dan memahami bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah untuk melayani. Sebab, pemimpin yang besar bukanlah yang paling tinggi kedudukannya, melainkan yang paling luas pengabdiannya bagi bangsa dan negara," pungkas Noor Azhari.