Berita

Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika. (Foto: Istimewa)

Mikro

Koperasi Merah Putih Miliki Landasan Hukum Berlapis

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki landasan hukum berlapis, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hingga Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini dinilai penting dipahami masyarakat di tengah polemik dan uji materi terkait program tersebut yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika mengatakan bahwa dasar konstitusional pembentukan KDKMP merujuk pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu bentuk nyata dari semangat tersebut, dan KDKMP lahir dari situ,” kata Nova dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 16 November 2026.


Satu tingkat di bawah konstitusi, aturan yang mengatur koperasi secara umum adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai ada undang-undang baru.

Menurut Nova, hal itu penting dipahami masyarakat karena menunjukkan aturan main perkoperasian di Indonesia tidak kosong.

“Yang menetapkan UU 25/1992 tetap berlaku itu Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi selama undang-undang yang baru belum ada, aturan itu menjadi pegangan semua koperasi, termasuk KDKMP. Koperasi yang dibentuk di bawahnya punya kepastian hukum,” kata Nova.

Dari aturan induk itu, pemerintah kemudian menyusun aturan yang lebih teknis. Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan KDKMP di seluruh Indonesia. Disusul Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. 

Cara kerja keduanya, kata Nova, bisa dibayangkan seperti perintah kerja dari Presiden kepada kementerian dan pemerintah daerah. Agar pelaksanaannya punya aturan yang lebih rinci, pemerintah lalu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya. Jadi aturannya berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan presiden. Masyarakat perlu melihat gambaran utuh ini supaya diskusinya sehat dan berdasarkan fakta,” kata Nova.

Selain soal aturan, status kelembagaan KDKMP juga sudah tercatat resmi di negara. Setiap koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum, dan pembentukan badan hukum itu sudah rampung sejak Presiden meluncurkan kelembagaan KDKMP di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Juli 2025. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (Simkopdes) Kementerian Koperasi per 16 November 2026, tercatat 83.359 koperasi telah terbentuk secara kelembagaan dan 80.965 di antaranya telah memiliki NPWP. 

Nova menyebut status badan hukum dan NPWP itu ibarat “identitas resmi” koperasi, sehingga bisa menjalankan usaha dan menjalin kerja sama secara sah.

Soal uji materi yang sedang berjalan di MK, Nova menilai hal itu bagian wajar dari negara hukum. Ia mengingatkan bahwa tugas MK adalah memeriksa apakah sebuah undang-undang sesuai dengan UUD 1945, sehingga yang dibahas adalah pasal-pasal undang-undang yang dipersoalkan.

“Uji materi itu jalur konstitusional yang sehat, dan siapa pun boleh menempuhnya. Kita hormati prosesnya dan tunggu pertimbangan majelis hakim. Sambil menunggu, masyarakat bisa melihat bahwa pijakan hukum KDKMP bisa dirunut dengan jelas,” pungkas Nova.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya