Berita

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran, Akuat Supriyanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini Pakar

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 22:32 WIB | OLEH: AK SUPRIYANTO

ADA paradoks dalam rekam jejak diplomasi lingkungan Indonesia. Di panggung global, pemerintah bangga memamerkan komitmen melindungi keanekaragaman hayati. Namun, di meja perundingan internasional, delegasi kita justru menolak ketika masyarakat adat –penjaga sejati bentang alam nusantara– diperhitungkan untuk memegang posisi strategis. 

Ironi tersebut menyeruak di Yerevan, Armenia, dalam Konferensi Para Pihak ke-17 atau Conference of the Parties (COP17), 19-30 Oktober lalu. Forum tersebut merupakan agenda berkala di bawah kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), sebuah perjanjian multilateral yang berlaku sejak 1993. Traktat antarbangsa itu ditujukan untuk mengembangkan strategi nasional dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Saat pihak konvensi merundingkan tata kerja permanen Subsidiary Body on Article 8 (j) (SB8J) yang bertugas mengintegrasikan pengetahuan tradisional ke dalam konservasi global, delegasi Kementerian Luar Negeri RI mengajukan mosi keberatan. Mereka mempersoalkan representasi masyarakat adat dalam struktur pimpinan sidang.


Keberatan tersebut didorong oleh kekhawatiran birokratis bahwa pelibatan aktor non-negara dalam posisi kepemimpinan formal akan melemahkan posisi tawar delegasi resmi pemerintah, serta mendistorsi prinsip kedaulatan negara dalam perundingan internasional.

Kecemasan Kemenlu itu sebenarnya tidak berdasar dan kehilangan pijakan jika ditarik pada aturan main persidangan. Sebab, perwakilan masyarakat adat di dalam struktur SB8J tidak pernah memegang mandat pengambilan keputusan mutlak. Status mereka tetap sebagai observer (pengamat) yang bertugas merumuskan rekomendasi.

Kekuatan eksekusi dan keputusan akhir tetap berada di tangan negara-negara pihak (state parties) melalui sidang COP. Mungkin saja, yang sesungguhnya dicemaskan diplomat RI bukanlah ancaman terhadap kedaulatan teritorial, melainkan ketakutan birokratis kehilangan monopoli atas tafsir ”kepentingan nasional” di hadapan komunitas yang terbukti lebih konsisten merawat ekosistem.

Ironisnya lagi, penolakan di forum internasional ini bertolak belakang dengan apa yang dibangun pemerintah di dalam negeri. Pada saat yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup justru telah membentuk Tim Koordinasi Pemajuan Perlindungan Kearifan Lokal sebagai instrumen implementasi Article 8 (j).

Di rumah sendiri, negara secara sadar merangkul partisipasi sehingga menuai apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tetapi, di panggung dunia, negara justru mempertanyakan arsitektur partisipasi yang sama.

Sikap ambigu Indonesia yang ditunjukkan dalam forum itu seolah menjadi cermin realitas lain di dalam negeri, di mana hutan kita terus menyusut akibat kegiatan mesin ekstraksi berkarpet merah dengan izin resmi.

Sebagaimana dilansir oleh Forest Watch Indonesia (2025), Indonesia mengalami penyusutan hutan alam seluas 1,06 juta hektare. Kelompok Auriga Nusantara (2025), mencatat kehilangan sebesar 433.751 hektare, sebuah lonjakan tertinggi dalam delapan tahun terakhir.

Yang paling meresahkan, hampir setengah dari kehilangan itu terjadi di dalam konsesi berizin resmi. Deforestasi hari ini bukan lagi pembalakan liar di sudut terpencil, melainkan deforestasi legal yang dilegitimasi korporasi.

Ambiguitas tersebut semakin terlihat telanjang dalam cengkeraman transisi energi. Di Morowali, Sulawesi Tengah, 70 konsesi tambang nikel menguasai sepertiga wilayah kabupaten yang mencakup lebih dari 133 ribu hektare kawasan hutan.

Cacat struktural itu pada akhirnya harus kita ratapi. Indonesia mempromosikan transisi energi hijau di panggung global, tetapi transisi itu dibangun di atas fondasi perusakan hutan primer yang melepas cadangan karbon masif. Perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati diperlakukan seolah terpisah, padahal keduanya adalah krisis tunggal.

Kontradiksi sikap Indonesia di Yerevan juga mencerminkan stagnasi sikap domestik kita terhadap masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah terkatung-katung di Senayan selama hampir dua dekade.

Sementara itu, dokumen strategi nasional Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 berisiko sekadar menjadi arsip rapi tanpa reformasi tenurial yang substansial.

Padahal, jika mau jujur, masyarakat adat sebetulnya memiliki kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan kita yang berarti pula menjaga kepentingan nasional. Data statistik yang dilansir State of the World's Forests (SOIFO) pada 2024 menyatakan bahwa wilayah hutan yang dikelola masyarakat adat terbukti menekan laju deforestasi hingga 50 persen.

Berbasis data itu, Pemerintah RI pada 2025 bahkan menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.

Gestur diplomatik RI di Yerevan memang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap  kepemimpinan masyarakat adat di forum tersebut. Namun, secara umum, COP17 dinilai luas sebagai forum internasional yang ”paling pro” terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs).

Konferensi Yerevan sepakat mengadopsi serangkaian aturan operasional sukarela yang diberi judul Sevan Guidelines (Pedoman Sevan), dengan tujuan memperkuat hak, partisipasi, dan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLCs) dalam tata kelola keanekaragaman hayati global.

Pedoman Sevan juga mendorong munculnya ruang-ruang formal bagi diseminasi pengetahuan ekologis tradisional, praktik-praktik pelestarian lokal, dan inovasi tempatan, dengan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan lingkungan dan pembuatan keputusan ekonomi.

Melalui pengakuan dan pemberdayaan semacam itu, pedoman terkait hendak memastikan terwujudnya pembagian keuntungan yang adil (equitable benefit-sharing) bagi masyarakat adat yang telah berdedikasi menjaga kelestarian alam beserta sumber daya ekosistem di dalamnya.

Jika Indonesia serius menghadapi krisis planet bumi, pertanyaan etis yang harus dijawab sangatlah sederhana: mengapa ketika dunia bersepakat memberi kursi kehormatan bagi para penjaga hutan, kok delegasi kita malah menampiknya? Bahkan, ketika di tanah air sendiri, hutan-hutan yang semestinya mereka jaga terus ambruk di bawah tikaman izin yang sah?

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran; Anggota Focus Group Lingkungan Hidup dan Transisi Energi PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya