Berita

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 21:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap total uang yang diduga diterima anggota DPR yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Anwar Sadad (AS), beserta anak buahnya, Bagus Wahyudiono (BGS). Uang tersebut berasal dari praktik suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) periode 2019-2022 mencapai sekitar Rp41,7 miliar.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari komitmen fee para koordinator lapangan (Korlap) yang ingin mendapatkan alokasi dana hibah dari jatah Anwar Sadad.

"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam, 16 November 2026.


Dalam konstruksi perkara, Anwar Sadad yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 diduga memperoleh jatah dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022.

Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Dari setiap kuota dana hibah yang menjadi jatahnya, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada para Korlap atau anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.

Para Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk membuat proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

Dalam praktiknya, Bagus Wahyudiono diduga menjadi orang yang mengendalikan mekanisme pengumpulan uang tersebut. Dia diberi tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung dan koordinator para Korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan dan mengelola komitmen fee.

Bagus juga bertugas merekapitulasi setiap penerimaan fee maupun pengeluaran Anwar Sadad.

Atas kesepakatan tersebut, para Korlap diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen melalui tiga cara. Pertama, menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad. Kedua, menyerahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus. Ketiga, membayarkan berbagai keperluan pribadi Anwar Sadad.

Tak hanya itu, para Korlap juga diduga kembali memotong dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat sebesar 20-30 persen. Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya berkisar 55-70 persen dari anggaran awal.

Dalam perkara ini, KPK resmi menahan Bagus Wahyudiono pada hari ini di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penyidik KPK juga telah menyita dua aset milik Bagus, yakni satu unit rumah di Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sahat Tua P Simanjuntak (STS).

Dalam pengembangannya, pada 10 Oktober 2025, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang terdiri dari 4 pihak penerima dan 17 pihak pemberi. Penanganan perkara dibagi ke dalam tiga klaster.

Pada klaster pertama, KPK menetapkan Kusnadi (KUS) selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 sebagai tersangka penerima. Sementara pihak pemberinya, yakni Hasanuddin (HAS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2024-2029, Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung, dan A Royan (AR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung.

Untuk Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan, proses hukumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara A Royan belum diproses lebih lanjut karena sakit, sedangkan penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan melalui SP3 karena meninggal dunia.

Pada klaster kedua, KPK menetapkan Anwar Sadad (AS) selaku anggota DPR periode 2024-2029 yang sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, serta Bagus Wahyudiono (BGS) selaku staf Anwar Sadad sebagai pihak penerima.

Sedangkan pihak pemberinya terdiri dari RA Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Moch Mahrus (MM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Probolinggo yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2024-2029, M Fathullah (MF) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, Mahud (MHD) selaku anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Fauzan Adima (FA) selaku Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024, Jon Junaidi (JJ) selaku Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024, Ahmad Heriyadi (AH) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, Ahmad Affandy (AA) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, serta Abdul Motollib (AM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang.

Sementara pada klaster ketiga, KPK menetapkan Achmad Iskandar (AI) selaku mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 sebagai pihak penerima.

Sedangkan pihak pemberinya, yakni Ahmad Jailani (AJ) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep, dan Mashudi (MS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Anwar Sadad bersama para ketua fraksi DPRD Provinsi Jatim menentukan besaran jatah dana hibah Pokmas bagi setiap anggota DPRD. Dari pembagian itu, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah sebesar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada para koordinator lapangan maupun anggota DPRD yang meminta pergeseran alokasi dana hibah.

KPK juga menduga setelah dana hibah dicairkan, para koordinator lapangan kembali memotong anggaran sebesar 20-30 persen. Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hanya sekitar 55-70 persen dari total anggaran yang dicairkan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya