Melchias Markus Mekeng (tengah) dalam diskusi Fraksi Golkar MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Fraksi Partai Golkar MPR mendorong pembentukan undang-undang (UU) obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ruang fiskal pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, mengatakan obligasi daerah diperlukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas alternatif investasi di dalam negeri.
“Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu sehat,” kata Mekeng di Gedung MPR RI, Senin, 16 November 2026.
Menurut dia, kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu alasan penting untuk menghadirkan instrumen pembiayaan tersebut. Selama ini, obligasi daerah telah lama dibicarakan, tetapi belum berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah secara luas.
“Menurut kami Fraksi Partai Golkar, saatnya Indonesia mempunyai sebuah undang-undang untuk proses percepatan pembangunan di Indonesia maupun di daerah,” ujarnya.
Mekeng menegaskan, obligasi daerah harus diterbitkan untuk membiayai proyek produktif yang mampu menghasilkan pendapatan, bukan untuk menutup biaya operasional pemerintah daerah.
Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit dan pelabuhan yang dapat menghasilkan pemasukan untuk membayar kupon atau bunga serta pokok obligasi. Dengan skema tersebut, sumber pembayaran utang bertumpu pada pendapatan proyek yang dibiayai.
“Jadi obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” tegasnya.
Mekeng juga menilai skema ini berbeda dengan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang pembayarannya dapat dipotong dari dana yang diterima pemerintah daerah. Dalam obligasi daerah, pembiayaan berbasis pada proyek yang menjadi tujuan penerbitan surat utang.
Berdasarkan hasil penjajakan dan evaluasi yang dilakukan selama sekitar satu tahun, Mekeng menyebut baru sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai layak menerbitkan obligasi daerah.
Meski demikian, penerbitannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan terkait kondisi keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum masuk ke pasar modal.
Mekeng menambahkan, kewajiban obligasi daerah tetap berjalan hingga jatuh tempo meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Karena itu, instrumen ini membutuhkan perencanaan proyek yang matang serta pengawasan agar dana yang dihimpun segera digunakan sesuai peruntukannya.
Saat ini, penyusunan naskah akademik UU obligasi daerah telah memasuki tahap final. Mekeng mengatakan naskah tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPR pada 18 November 2026 pukul 09.00 WIB untuk diproses lebih lanjut.