Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026. (Foto: Istimewa)
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 mendorong reformasi koperasi secara terpadu.
Dorongan itu tertuang dalam policy brief bertajuk "Dari Kuantitas ke Kualitas: Reformasi Koperasi Terpadu sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan".
Kajian ini menegaskan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari banyaknya unit dan aset, melainkan dari kesiapan usaha serta manfaat ekonomi bagi anggota.
Dalam kajian tersebut tercatat jumlah koperasi mencapai 224.256 unit pada semester I 2026, didorong pembentukan lebih dari 80 ribu KDKMP. Namun, baru 10,87 persen koperasi berkategori berkualitas pada 2024.
Sementara itu, hanya 20,7 persen yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan 21,3 persen yang memiliki Nomor Induk Koperasi valid pada 2025.
Kontribusi koperasi terhadap PDB pada 2025 pun disebut masih di bawah satu persen, sementara sasaran RPJMN 2029 sebesar 1,2 persen.
Dr. Rosyid Althaf, selaku Koordinator Policy Breaf Angkatan 68 mengatakan, kajian itu mengidentifikasi empat persoalan mendasar.
"Pertama, kepemimpinan dan pendampingan yang masih administratif. Kedua, fondasi organisasi, manajemen, dan SDM KDKMP yang belum seragam. Ketiga, regulasi serta data digital yang belum terintegrasi. Keempat, pengawasan yang masih reaktif," kata Rosyid dalam keterangan tertulis, Senin 16 November 2026.
Akar persoalannya, menurutnya, adalah belum terbentuknya arsitektur kelembagaan koperasi yang menyatukan hukum, tata kelola, kompetensi SDM, dan data sebelum koperasi menerima aset, pembiayaan, maupun mandat usaha.
Untuk itu, kajian menawarkan empat arah pembaruan. Pertama, transformasi pendampingan berbasis 5C yakni Coach, Connector, Catalyst, Collaborator, dan Change Agent agar pendamping menggerakkan usaha dan kemandirian anggota.
Kedua, penguatan pelaksanaan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola KDKMP, dengan standar kelembagaan, asesmen kesiapan, dan koordinasi lintas sektor.
Ketiga, percepatan pembaruan UU Perkoperasian yang mengakomodasi digitalisasi, sistem informasi terpadu, dan audit berbasis risiko.
Keempat, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha.
Selain itu, masih kat Rosyid, KDKMP perlu bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Kolaborasi ini diarahkan untuk mencegah tumpang tindih usaha, memperkuat rantai pasok dan akses pasar, serta mengembangkan potensi unggulan desa," katanya.
Dia menekankan reformasi berjenjang yang melibatkan pemerintah pusat, DPR, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kesiapan dahulu, dukungan kemudian, manfaat bagi anggota sebagai ukuran keberhasilan," pungkasnya.
Dengan penguatan kapasitas, regulasi, dan pengawasan yang konsisten, koperasi diharapkan meningkatkan pendapatan serta kesempatan usaha masyarakat, sekaligus berkontribusi pada agenda Indonesia Emas 2045.