Berita

Menteri Perdagangan Budi Santoso. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pemerintahan

Pemerintah Berharap Pemangkasan RUU Kadin Didukung DPR

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mengusulkan penyederhanaan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) dari 13 bab dan 43 pasal menjadi 8 bab dan 19 pasal. Dari total 369 daftar inventarisasi masalah (DIM), sebanyak 184 butir diusulkan untuk dihapus.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewakili pemerintah dalam penyerahan DIM RUU Kadin kepada Komisi VI DPR RI, Senin, 16 November 2026.

Dalam paparannya, Budi menjelaskan penyederhanaan dilakukan agar pengaturan dalam undang-undang berfokus pada hubungan negara dengan Kadin dan fungsi organisasi tersebut. Sementara itu, ketentuan teknis dan internal organisasi diarahkan untuk diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.


“Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan, karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin,” ujar Budi.

Pemerintah menilai penataan ulang diperlukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin telah berlaku hampir empat dekade. Perubahan dinamika dunia usaha, transformasi digital, dan kompleksitas rantai pasok dinilai menuntut Kadin menjadi organisasi yang lebih adaptif dan strategis.

Dalam usulannya, pemerintah tetap mempertahankan tiga fungsi utama Kadin, yakni advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan. Kadin juga didorong berperan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah turut mengusulkan penguatan tata kelola melalui pendanaan yang transparan dan bertanggung jawab, audit, serta pengawasan pemerintah terhadap Kadin. Di sisi lain, Kadin tetap ditempatkan sebagai organisasi mandiri dengan ketua yang dipilih melalui musyawarah nasional tanpa. penetapan presiden.

Budi mengatakan pemerintah berharap penyederhanaan tersebut dapat membuat Kadin lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha.

“Pemerintah memohon dukungan DPR terhadap arah penyederhanaan RUU ini, yaitu berfokus pada hubungan negara dengan Kadin dan fungsi yang diamanatkan, dengan hal teknis diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” tegasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya