Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua dari kanan) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pemerintahan

Mendagri Usul Hapus Denda Warga Tak Bawa KTP, Ini Alasannya

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 15:59 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Usulan ini mempertimbangkan kepemilikan IKD yang masih rendah, yakni baru 11 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, penerapan sanksi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat maupun pelaksanaan pelayanan publik.

"Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. 


Menurut dia, pengenaan sanksi yang berlebihan justru berpotensi menghambat masyarakat dalam memenuhi haknya.

"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," sambungnya.

Tito mengatakan, kepemilikan IKD masih perlu ditingkatkan secara bertahap. Karena itu, pemerintah menilai pengenaan denda bagi warga yang belum membawa identitas digital belum tepat diterapkan dalam kondisi saat ini.

"Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah 11 persen, tadi baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," paparnya.

Ia juga menilai kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani masyarakat dan bertentangan dengan prinsip layanan inklusif.

"Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," tandasnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan IKD, pemerintah menilai sosialisasi dan kemudahan akses perlu menjadi prioritas, disertai penguatan layanan verifikasi identitas.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya