Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai pengiriman email blast pembetulan pajak kepada sejumlah masyarakat yang ramai di media sosial.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan email tersebut dikirim sebagai tindak lanjut temuan indikasi penghapusan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025.
Bimo mengungkapkan, terdapat 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong dari sistem Coretax, dengan potensi nilai PPh sekitar Rp2,01 triliun.
"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," kata Bimo dalam unggahan di Instagram resmi @ditjenpajakri, dikutip Senin, 16 November 2026.
Menurut Bimo, penghapusan bukti potong tersebut berpotensi membuat perhitungan pajak dalam SPT tidak sesuai dengan kewajiban sebenarnya. SPT yang semestinya berstatus kurang bayar bisa berubah menjadi nihil atau mencatat nilai kurang bayar lebih kecil dari yang seharusnya terutang.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, DJP mengirimkan email secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam sasaran pemeriksaan data. Mereka diminta meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan kembali data penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 2025.
"SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan," ucap Bimo.
Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Di tengah pengiriman email tersebut, DJP juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak. Email resmi DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.
DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi maupun mengirimkan tautan di luar situs resmi.
"DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," tulis keterangan resmi DJP.