Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Politik

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta wacana pemindahan populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak dilakukan secara terburu-buru. Relokasi satwa langka tersebut harus didahului kajian ilmiah komprehensif untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidupnya.

Ketua Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPP PKS, Dr. Agus Ismail, M.Eng mengatakan, Taman Nasional Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas utama perlindungan karena merupakan habitat alami terakhir sekaligus tempat reproduksi badak Jawa.

Terlebih, populasi satwa bercula satu tersebut kini berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) per Februari 2026, jumlah badak Jawa diperkirakan kurang dari 50 individu.


"Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa harus terus dijaga dan diperkuat perlindungannya," kata Agus lewat keterangan resminya, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup badak Jawa, mulai dari potensi gempa bumi dan tsunami, perburuan liar hingga kerusakan ekosistem, harus diantisipasi melalui penguatan perlindungan kawasan.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sistem peringatan dini, mitigasi bencana, pemantauan kawasan, kesiapan penanganan darurat, serta meningkatkan patroli untuk mencegah perburuan liar.

Terkait rencana relokasi ke Alas Purwo, Agus mengingatkan bahwa pemindahan satwa yang terancam punah bukan perkara sederhana. Ada banyak aspek ekologis dan teknis yang harus diperhitungkan, mulai dari ketersediaan pakan dan air, daya dukung habitat, potensi penyakit, kemampuan adaptasi hingga peluang berkembang biak.

"Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa," tegasnya.

Atas dasar itu, PKS meminta pelaksanaan relokasi ke luar Ujung Kulon ditunda sampai tersedia kajian ilmiah yang menyeluruh dan dipublikasikan secara terbuka.

Kementerian Kehutanan juga diminta melibatkan para ahli, akademisi, peneliti, lembaga konservasi, serta organisasi yang berpengalaman dalam perlindungan badak. Kajian harus mencakup kesehatan dan genetika satwa, risiko pemindahan, kesiapan pengamanan habitat baru hingga keberlanjutan populasi dalam jangka panjang.

Agus menambahkan, pengembangan habitat kedua tetap dapat menjadi bagian dari strategi konservasi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya seluruh populasi liar di satu kawasan.

Namun, upaya tersebut tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap perlindungan habitat utama di Ujung Kulon.

Ia mencontohkan program Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang dikembangkan Kementerian Kehutanan sejak 2025 sebagai kawasan populasi kedua (second population area) bagi badak Jawa.

Selain itu, penyelamatan badak Jawa membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, peneliti, lembaga konservasi, dan masyarakat sekitar kawasan.

"Masyarakat bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan, melainkan mitra penting dalam menjaga kelestarian habitat dan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon," pungkas Agus.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya