Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman (Foto: RMOL Faisal Aristama)
Sejumlah fraksi di MPR RI mengusulkan pengunduran jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) dan rapat gabungan (Ragab) MPR RI pada hari ini, Senin, 16 November 2026.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan, benturan dengan sejumlah agenda kedewanan di DPR maupun DPD, termasuk kegiatan komisi dan kunjungan kerja, menjadi pertimbangan penggeseran jadwal tersebut.
Selain itu, Habiburokhman menyoroti keterbatasan waktu verifikasi calon Wapres pengganti Gibran yang hanya diberikan selama 14 hari. Sebagai anggota tim verifikasi yang ditunjuk partainya, ia mengusulkan agar persiapan administrasi dilakukan lebih awal.
Salah satu aspek krusial yang perlu diperiksa adalah keabsahan ijazah calon. Menurutnya, MPR perlu melibatkan kementerian terkait agar proses verifikasi tidak sekadar memeriksa keberadaan dokumen.
"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," ujarnya.
"Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," imbuh Habiburokhman.
Ketua Komisi III DPR RI itu pun mengusulkan agar kementerian yang membidangi pendidikan dilibatkan sesuai jenjang pendidikan calon. Dengan begitu, konfirmasi keabsahan ijazah kepada perguruan tinggi maupun instansi terkait dapat dipersiapkan sebelum tahapan verifikasi resmi dimulai.
Selain ijazah, pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba juga perlu disiapkan. Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk KPU untuk memeriksa kesehatan calon presiden dan wakil presiden kembali membuka layanan bagi para calon Wapres pengganti Gibran.
"Yang kedua juga terkait apa namanya pemeriksaan kesehatan bebas narkoba, ya. Kami juga akan usulkan agar rumah-rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri," katanya.
Habiburokhman juga meminta pengurusan dokumen persyaratan dari pengadilan dilakukan sejak dini. Dokumen tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.
Ia mengaku memiliki pengalaman mengurus dokumen persyaratan Presiden Prabowo Subianto pada proses pencalonan sebelumnya. Menurutnya, pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu beberapa hari.
"Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak gampang-gampang amat ngurusnya, ya. Bisa dua hari, tiga hari," ungkapnya.
Ia berharap koordinasi MPR dengan kementerian, rumah sakit, dan lembaga pengadilan dapat dilakukan lebih awal agar persoalan administratif tidak menghambat proses pengisian jabatan Wapres.
"Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, ya, bisa menghambat proses kenegaraan kita," ujarnya.
"Jadi kita nanti mulai hari-hari ini kita mulai berkoordinasi, ya, saya akan usulkan begitu, MPR akan mulai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar ketika pelaksanaan nanti semuanya lancar dan aman," demikian Habiburokhman.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Gedung DPR/MPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda tersebut mencakup pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wapres pengganti Gibran.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Muzani dalam konferensi pers, Jumat, 13 November 2026.