Berita

Gedung KPK (Dokumen RMOL)

Hukum

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 11:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera melakukan eksekusi badan terhadap mantan Sekretaris MA, Nurhadi, dalam perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi putusan MA yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Nurhadi.

"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin 16 November 2026. 


KPK memandang penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

KPK pun berharap putusan tersebut semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan.

"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," pungkas Budi.

Pada Kamis (29/10/2026), MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi. Dengan demikian, vonis terhadap Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan TPPU tetap 5 tahun penjara.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah menguatkan putusan tersebut di mana Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara.

Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menghukum Nurhadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 (Rp137 miliar) subsider 3 tahun kurungan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya