Berita

Kepala PPSDM Aditya Sarsito (Kanan) Sukarsono bersama Guru Besar Filsafat Hukum dan Hukum HAM Universitas Cenderawasih, Melkias Hetharia.(Foto: Dok. Kemenham)

Pemerintahan

Kemenham Gandeng 10 Kampus Perkuat Ekosistem Pusat Studi HAM

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 10:53 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memperkuat pengembangan ekosistem Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) melalui kemitraan dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas kontribusi kampus dalam menghasilkan kajian, penelitian, serta rekomendasi kebijakan yang berperspektif HAM. Upaya tersebut juga diharapkan mendukung tanggung jawab negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).

Kesepakatan itu mengemuka dalam Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi yang berlangsung pada 12-13 November 2026.


Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, mengatakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam P5HAM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sebagai langkah konkret, Kemenham telah menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kerja sama,” ujar Novita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 16 November 2026. 

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM), Aditya Sarsito Sukarsono, menjelaskan kemitraan tersebut dibangun untuk menciptakan pola koordinasi yang terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan.

"Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut," kata Aditya.

Kemitraan yang saat ini melibatkan 10 perguruan tinggi tersebut juga direncanakan diperluas menjadi 20 PUSHAM pada 2027.

Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat yakni Universitas Sulawesi Barat, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Cenderawasih, Universitas Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, Universitas Tadulako, dan Universitas Negeri Jakarta.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya