Badak cula satu Ujung Kulon (Foto: Istimewa)
Masyarakat Pandeglang yang terhimpun dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Umat (GARDU) menolak rencana pemerintah melakukan translokasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten ke Alas Purwo.
Koordinator GARDU, Deni Iskandar, mengatakan, keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon bukan sekadar kekayaan alam, melainkan juga ikon dan kebanggaan masyarakat Pandeglang.
"Kami mengajak semua elemen masyarakat Pandeglang, pimpinan pondok pesantren, santri, ulama dan para pendekar, untuk datang ke Istana Negara. Kita harus bersama-sama mendesak pemerintah agar segera membatalkan rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon. Ini menyangkut kelestarian alam, kekayaan daerah, dan kebanggaan masyarakat Pandeglang," kata Deni, kepada wartawan, dikutip Senin, 16 November 2026.
Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu mendesak agar Pemerintah membatalkan rencana pemindahan satwa langka tersebut.
"Badak Jawa yang ada di Ujung Kulon itu ikon, aset, sekaligus kebanggaan orang Pandeglang. Jadi, kalau dipindahkan, itu sama saja menghilangkan salah satu kebanggaan masyarakat Pandeglang. Secara tegas, kami menolak rencana itu dan meminta agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang justru mengancam kelestarian alam Pandeglang," tegas Deni.
Penolakan GARDU tersebut muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran mengenai konsentrasi populasi Badak Jawa yang hanya berada di satu lokasi geografis.
Menurut Deni, alasan pemerintah ingin melindungi Badak Jawa tersebut, tidak seharusnya langsung diarahkan pada pemindahan satwa dari habitat aslinya.
Pria asal Labuan, Pandeglang, Banten ini pun meminta pemerintah lebih mengutamakan penguatan konservasi dan perlindungan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon.
"Kalau alasannya untuk menyelamatkan Badak Jawa, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan habitatnya, bukan justru memindahkan satwa tersebut. Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan konservasi malah menimbulkan persoalan baru bagi kelestarian alam di Pandeglang," kata Deni.
Deni mempertanyakan rencana Pemerintah yang mengarah pada adanya motivasi kepentingan ekonomi di balik rencana relokasi tersebut, dan menyinggung keberadaan pertambangan emas di wilayah Cibaliung-Cikoneng, Pandeglang, yang sebelumnya dikelola PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), bagian dari PT Aneka Tambang (Antam).
"Kita semua tahu bahwa di Cibaliung-Cikoneng pernah ada aktivitas pertambangan emas yang dikelola PT CSD, bagian dari PT Antam. Aktivitas pertambangan itu berhenti pada 2020. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa sebenarnya yang melatarbelakangi rencana pemindahan Badak Jawa ini. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru mengancam kelestarian kawasan Ujung Kulon," ungkapnya.
Deni juga menyinggung informasi terkait adanya potensi kandungan emas di kawasan Ujung Kulon yang disebut-sebut memiliki nilai ekonomi besar.
"Jangan sampai setelah Badak Jawa dipindahkan, kemudian muncul kepentingan eksploitasi sumber daya alam di kawasan Ujung Kulon. Kami tidak ingin kawasan konservasi yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Pandeglang justru terancam oleh kepentingan pertambangan," pungkasnya.