Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dipastikan bakal dibanjiri pergerakan masif masyarakat. Berdasarkan Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 127,78 juta orang, atau 44,49 persen dari total penduduk Indonesia, diproyeksikan melakukan perjalanan luar kota.
Angka ini menunjukkan lonjakan 6,93 persen dibanding periode Nataru tahun sebelumnya.
Dari angka fantastis tersebut, moda transportasi laut diperkirakan membawa 2,63 juta orang (2,06 persen), sementara angkutan penyeberangan melayani 3,75 juta orang (2,94 persen).
Menghadapi potensi lonjakan mobilitas ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub langsung mengambil langkah preventif dengan memperketat pengawasan armada. Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026, serangkaian uji petik kelaiklautan kapal digeber di berbagai wilayah.
Salah satunya di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, pada 11-13 November 2026 lalu. Pemeriksaan menyasar tiga kapal milik PT PELNI dan PT Dharma Lautan Nusantara, yakni KMP Dharma Ferry 3, KM Sabuk Nusantara 85, dan KM Dobonsolo.
Ketiga kapal tersebut dinyatakan laik laut. Kendati demikian, tim pemeriksa tetap mencatat sejumlah catatan penting yang wajib ditindaklanjuti operator, mulai dari kelengkapan alat keselamatan, sistem komunikasi dan navigasi, perangkat pemadam kebakaran, hingga fasilitas keselamatan penumpang.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran berada di posisi mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Keselamatan pelayaran tidak dapat ditawar. Melalui pelaksanaan uji petik di berbagai daerah, kami ingin memastikan bahwa kapal-kapal yang akan melayani masyarakat benar-benar dalam kondisi laik laut dan seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi,"* ujar Samsuddin, dikutip redaksi Senin 16 November 2026.
Samsuddin juga mendesak seluruh operator kapal agar segera merespons dan memperbaiki temuan dari hasil pemeriksaan tersebut. Pengawasan ketat ini, imbuhnya, akan terus digencarkan secara nasional dengan memegang teguh prinsip Zero Tolerance for Safety.
Langkah ini diharapkan mampu menjamin kelancaran arus transportasi laut agar momen libur Nataru berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.