Berita

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. (Foto: RMOL)

Politik

Ungkap Skandal Penyadapan Prabowo Berdasarkan Bukti

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 04:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri hingga kini menjadi perhatian publik.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pengungkapan perkara penyadapan tersebut harus dilakukan secara tuntas, termasuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan siapa yang diduga menjadi aktor utama di balik peristiwa tersebut.

Bahkan, menurutnya, muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar di balik persoalan penyadapan. Ia mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti pada sejumlah nama yang telah diumumkan kepada publik.


“Kalau kita melihat persoalan penyadapan ini, ada berbagai spekulasi yang berkembang. Bahkan muncul dugaan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan upaya menjatuhkan Presiden. Karena itu, aparat penegak hukum harus mengungkapnya secara terang-benderang berdasarkan bukti,” kata Amir, dikutip Senin 16 November 2026.

Ia menambahkan, tantangan terhadap pemerintahan Prabowo dapat datang dari berbagai kekuatan, baik oligarki dalam negeri, kepentingan luar negeri, maupun kombinasi keduanya. 

Amir juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak yang justru memanfaatkan kepentingan asing untuk menyerang kebijakan pemerintah Indonesia.

Terkait penanganan perkara dugaan penyadapan, Amir meminta proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera berjalan. Ia mengingatkan agar pengusutan tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

“Saya berpikir lebih baik proses peradilan terhadap para tersangka yang sudah ada segera dilakukan. Jangan terlalu lama. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Amir.

Amir bahkan melontarkan gagasan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara tersebut. Ia mengibaratkan gagasan itu dengan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa pada masa lalu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya