Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) mengingatkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden usai ditinggal Gibran Rakabuming Raka, tidak menjadi transaksi politik tertutup antarelite.

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta mengatakan, pengisian jabatan Wakil Presiden harus berlangsung transparan dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

LAPD menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Proses pemilihan oleh MPR tidak boleh menjadi transaksi politik tertutup antarelite, melainkan harus mengutamakan integritas, kapasitas, dan kepentingan bangsa," kata Kaka kepada RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Kaka, perkembangan mengenai kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus disikapi secara cermat dan bertanggung jawab oleh seluruh lembaga negara.

"Persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut keberlanjutan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga berkaitan dengan integritas konstitusi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban atas proses pencalonan dalam Pilpres 2024," kata Kaka.

LAPD juga mengingatkan DPR agar tidak menghentikan pemeriksaan terhadap berbagai dugaan persoalan, khususnya dalam proses pencalonan Gibran meskipun terjadi perubahan status jabatan.

"Sejumlah persoalan tersebut meliputi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik di lingkungan MK, tindakan KPU, serta proses administrasi pencalonan," kata Kaka.

Kaka berpandangan, DPR harus membuktikan independensinya dengan mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Dengan demikian, penyelesaian persoalan ketatanegaraan tidak hanya berorientasi pada pergantian atau pengisian jabatan, tetapi juga menjamin tegaknya konstitusi dan kepastian hukum," demikian Kaka.