Mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Presiden Prabowo Subianto tidak boleh sembarangan menentukan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sosok yang akan mendampingi Prabowo pada sisa masa pemerintahan harus memiliki kemampuan memahami tata kelola pemerintahan, menguasai persoalan politik nasional, serta mampu menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan.
Demikian disampaikan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Senin 16 November 2026.
Amir mengatakan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
“Konstitusi sudah menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih di antara dua orang yang dicalonkan oleh Presiden. Karena itu, partai-partai politik sebaiknya menahan diri dan tidak buru-buru mengajukan nama. Kita tunggu Presiden,” kata Amir.
Ia menilai sikap partai politik yang tidak langsung mengajukan kandidat merupakan bentuk pemahaman terhadap mekanisme konstitusional. Sebab, kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti Wapres berada di tangan Presiden Prabowo.
Amir mengaku tidak ingin ikut berspekulasi mengenai siapa figur yang paling tepat menggantikan Gibran. Menurutnya, persoalan yang lebih penting adalah memberikan masukan kepada Presiden mengenai kriteria dan kapasitas calon yang akan dipilih.
“Kalau saya pribadi, meskipun sekarang sudah beredar beberapa nama, saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan satu nama. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan masukan kepada Presiden dan masyarakat mengenai kriteria Wakil Presiden yang dibutuhkan dalam kondisi politik sekarang,” ujarnya.
Menurut Amir, tantangan pemerintahan Prabowo tidak semakin ringan setelah Gibran mengundurkan diri. Ia justru melihat persoalan politik nasional berpotensi semakin kompleks, terutama berkaitan dengan kebijakan Presiden dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya nasional.
Ia menilai kebijakan Prabowo yang bertumpu pada Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan kepentingan ekonomi dan politik.
“Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sesungguhnya untuk kepentingan nasional dan rakyat. Setiap sen dari hasil pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya nasional harus diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Amir.
