Mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Pembahasan mengenai Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka agar tidak dilakukan secara terburu-buru. Sebab persoalan konstitusional yang menyangkut kedudukan Gibran harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah dan MPR membicarakan pengisian jabatan wakil presiden.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum memperoleh kejelasan, terutama mengenai keabsahan pengunduran diri, mekanisme pemberhentian wakil presiden, serta kapan kekosongan jabatan secara hukum mulai berlaku.
“Jangan buru-buru berbicara siapa calon pengganti wakil presiden. Selesaikan dulu persoalan konstitusionalnya. Kita harus jelas terlebih dahulu, apakah pengunduran diri itu otomatis mengakhiri jabatan atau masih membutuhkan keputusan resmi MPR,” kata Amir, dikutip Senin 16 November 2026.
Menurut Amir, persoalan Gibran telah berkembang menjadi bola liar karena terdapat perbedaan penafsiran di antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. Persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR.
Ia juga mengaitkan polemik tersebut dengan putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan Gibran, termasuk persoalan surat keputusan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan. Menurutnya, dugaan pelanggaran administrasi dan kemungkinan tindak pidana pemalsuan dokumen sekolah harus diperiksa melalui mekanisme hukum.
“Ini bukan hanya persoalan seseorang mengundurkan diri dari jabatan. Ada persoalan konstitusional dan dugaan tindak pidana yang harus diperiksa berdasarkan fakta. Kalau memang ada pemalsuan dokumen sekolah, harus diproses melalui jalur hukum,” kata Amir.
Amir juga mempertanyakan substansi surat pengunduran diri Gibran kepada MPR. Ia menilai surat tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai pertanggungjawaban atas berbagai kontroversi yang menyertai pencalonan hingga pengangkatannya sebagai wakil presiden.
Menurutnya, pengunduran diri yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum maupun konstitusional yang sedang diperdebatkan.
“Kalau pengunduran diri itu disebut demi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana dengan persoalan yang menjadi latar belakangnya? Apakah semuanya otomatis selesai? Tidak bisa begitu. Harus ada pertanggungjawaban,” kata Amir.
Amir selanjutnya menyoroti momentum penyampaian surat pengunduran diri Gibran yang mendahului pembahasan di DPR mengenai kemungkinan pemakzulan. Ia mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan sikap di antara anggota legislatif.
“Jangan sampai surat pengunduran diri justru menjadi jalan untuk menghindari pembahasan persoalan yang sebenarnya. Kalau ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa. Jangan persoalan hukum berhenti hanya karena seseorang menyatakan mundur,” kata Amir.
Lebih jauh, Amir meminta agar berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari persoalan dokumen pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga dugaan tindak pidana lainnya, diperiksa secara transparan dan berdasarkan alat bukti.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang pernah menduduki jabatan publik tetap harus tunduk pada hukum. Status sebagai pejabat maupun mantan pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat dugaan tindak pidana.
