Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam persidangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dugaan pemberian uang oleh Bupati Kuansing, Suhardiman Amby kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menjadi bagian dari rangkaian penerimaan lain yang didalami dalam penyidikan perkara tersebut.
Menurut Budi, penyidikan saat ini masih difokuskan pada pokok perkara, yakni dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing dan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Bupati Kuansing.
"Selain dugaan pemberian berkaitan dengan jabatan sekda, bupati juga diduga menerima gratifikasi, salah satunya dari KUD yang mengurus ya berkaitan dengan kebun-kebun yang ada di Kuansing," kata Budi kepada wartawan, Minggu, 15 November 2026.
Budi menjelaskan, KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penerimaan tersebut kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin.
Namun, perkembangan mengenai dugaan pemberian uang kepada pihak Kemenhut, termasuk yang dikaitkan dengan Raja Juli, nantinya akan terungkap dalam proses persidangan.
"Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu kemudian cross ke pihak lain, ya di mana dalam pengurusan itu ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan seperti apa. Karena memang perkara ini kemudian juga sudah berprogres ya akan ke tahap berikutnya," ujar Budi.
Saat ditanya apakah Raja Juli kemungkinan baru akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, bukan diperiksa pada tahap penyidikan, Budi meminta agar hal tersebut dilihat dari perkembangan proses hukum.
Ia menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK nantinya akan menguraikan secara utuh kronologi peristiwa, konstruksi hukum, serta peran para pihak yang terkait dalam perkara tersebut.
"Nanti kita lihat ya. Dalam proses pembuktian ini Jaksa Penuntut Umum KPK tentu memaparkan secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana konstruksi hukumnya, bagaimana kemudian juga peran dari para pihak termasuk pihak-pihak di luar terdakwa, bagaimana peran perbuatan yang dilakukan dalam konstruksi hukum perkara tersebut," jelasnya.
Budi menambahkan, keputusan untuk menghadirkan pihak-pihak tertentu dalam persidangan juga akan bergantung pada kebutuhan pembuktian dan penilaian majelis hakim.
"Kemudian dalam perkembangannya tentu nanti hakim juga akan menilai, apakah dalam proses pembuktian ini kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan pihak-pihak guna memberikan keterangan di hadapan majelis untuk membuat terang suatu perkara," pungkas Budi.
Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 29 Juni 2026 terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Zulkarnain selaku Sekda Kuansing, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).
KPK menduga Toyota Land Cruiser 300 senilai sekitar Rp2,05 miliar menjadi instrumen suap yang diberikan Zulkarnain kepada Suhardiman untuk memperoleh jabatan Sekda.
Selain dugaan suap jabatan tersebut, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dana tersebut diduga dikumpulkan dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi di Kuansing yang merupakan para petani, serta dari sejumlah kepala desa dan camat.
Uang yang semula dikumpulkan dalam mata uang rupiah itu kemudian dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura. Uang tersebut diduga diserahkan Suhardiman kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni.
Penyidik juga menyita 12.500 dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua KUD, Juprizal. Berdasarkan keterangan Juprizal kepada penyidik, uang tersebut merupakan bagian dari uang yang sebelumnya dikembalikan Raja Juli kepada pihak Suhardiman.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kali pertemuan antara Bupati Kuansing dengan Menhut Raja Juli dalam proses pengurusan pelepasan kawasan hutan. Hasil penyidikan menunjukkan sedikitnya terdapat pertemuan pada April, Mei, dan 2 Juni 2026.
Menurut KPK, pertemuan April masih didalami substansinya. Namun penyidik menduga telah terjadi pemberian uang pada Mei 2026 sekitar 12.500 dolar Singapura kepada pejabat lain di Kemenhut.
Selanjutnya, pada 2 Juni 2026, Suhardiman diduga kembali menyerahkan sekitar 14.000 dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli.
KPK juga menemukan fakta bahwa uang yang dikembalikan Menhut Raja Juli kepada Bupati Suhardiman belum seluruhnya sama dengan nominal yang diberikan pada 2 Juni.
KPK menduga seluruh uang tersebut berasal dari hasil pengumpulan dana anggota Koperasi Unit Desa (KUD), kepala desa, dan camat di Kabupaten Kuansing yang kemudian digunakan dalam proses pengurusan pelepasan kawasan hutan. Dana tersebut kemudian diduga dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura sebelum sebagian diserahkan kepada Menhut Raja Juli.
Raja Juli sebelumnya mengakui menerima amplop dari Suhardiman saat pertemuan pada Selasa, 2 Juni 2026. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut, lalu memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop kepada Suhardiman pada Jumat, 12 Juni 2026. Selanjutnya, pada Jumat, 3 Juli 2026, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi itu kepada KPK. Tetapi, KPK menolak laporan tersebut.
