Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi salah satu nama yang mulai dikaitkan dengan posisi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengapresiasi kinerja Gubernur Pramono selama hampir dua tahun memimpin ibu kota. Di antaranya adalah keputusan Pramono menggelar rapat langsung di 44 kecamatan di Jakarta mulai 3 November 2026, dengan target penyelesaian sekitar tiga bulan.
Inggard menilai, langkah Gubernur Pramono menggelar rapat langsung di kecamatan dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi anggota dewan yang selama ini dihimpun melalui kegiatan reses. Dengan begitu, persoalan masyarakat yang selama ini terkendala anggaran di tingkat wilayah diharapkan bisa mendapatkan penyelesaian.
"Roadshow ke 44 kecamatan akan memangkas birokrasi. Persoalan warga di tingkat akar rumput di kecamatan dan kelurahan yang selama ini tidak tersampaikan atau tersendat hingga ke tingkat gubernur akan bisa langsung didengar," kata Inggard kepada wartawan, Minggu 15 November 2026.
Melalui kunjungan ke kecamatan, kata Inggard, Gubernur Pramono bisa melakukan evaluasi langsung untuk mencari solusi konkret atas kendala wilayah, seperti stunting, parkir liar, kabel semrawut, penertiban PKL, hingga persoalan infrastruktur air.
Selain menyerap aspirasi warga, Inggard menilai rapat di kecamatan juga memberikan kesempatan kepada gubernur untuk mendengar laporan langsung dari perangkat wilayah dan petugas lapangan, mulai dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Transportasi dan Penataan RuangLegislator Kebon Sirih ini turut mengapresiasi kinerja Gubernur Pramono di bidang transportasi umum dan penataan ruang terbuka hijau atau taman.
Pujian sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Pramono saat peresmian operasional LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai pada September 2026. Prabowo memuji komitmen Pramono dalam membangun infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda.
Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono merencanakan keberlanjutan proyek LRT, seperti rute Manggarai-Dukuh Atas, Kelapa Gading-JIS (Jakarta International Stadium), serta konektivitas ke layanan Kereta Cepat Whoosh di Halim.
Gubernur Pramono juga memastikan penambahan dan perpanjangan jam operasional moda transportasi (MRT, LRT, TransJakarta, hingga Transjabodetabek) hingga malam hari guna mendukung mobilitas masyarakat.
Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan kebijakan akses transportasi umum gratis bagi pencari kerja mulai 1 Januari 2027.
Khusus di bidang RTH, Inggard memuji program penghijauan dan penataan estetika kawasan di sejumlah lokasi strategis, seperti Taman Menteng, Lapangan Banteng, Ayodya, Langsat, dan Taman Literasi)l.
Bahkan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru (kawasan Barito/Blok M), Jakarta Selatan, yang digagas dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meraih apresiasi internasional dengan masuk ke dalam jajaran Top 40 Finalists (peringkat ke-14) dalam ajang Seoul Design Award 2026.
Dinobatkan Gubernur TerbaikAtas banyak keberhasilan yang ditorehkan, Gubernur Pramono Anung menjadi gubernur yang mendapat penilaian terbaik di kalangan anak muda menurut survei Muda Bicara ID pada 15 September-10 Oktober 2026.
Gubernur DKI Jakarta itu dinilai menunjukkan kinerja baik oleh 62,5 persen responden, diikuti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (60,8 persen) dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (58,2 persen).
Survei ini juga mengungkap sederet faktor di balik penilaian kinerja gubernur oleh anak muda. Kejujuran dan bebas korupsi menjadi kriteria nomor 1 (72,2 persen), diikuti kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha (70,2 persen).
Alokasi Anggaran Tidak MerataMeski demikian, Inggard menyoroti alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai masih terlalu banyak terserap di dinas tingkat provinsi.
Menurut Inggard, kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah, seperti perbaikan saluran air, penanganan lingkungan kumuh, hingga pengelolaan sampah, tidak tertangani secara optimal.
"Harusnya jangan semua anggaran itu dinas-dinas, khususnya SDA, Bina Marga, Lingkungan Hidup, terus kaitan dengan Satpol. Nah, ini semua harus berbagi anggaran. Jangan besar hanya di dinas saja," kata Inggard.
Ia menilai, anggaran yang terlalu banyak terpusat di dinas membuat kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan sulit dipenuhi.
Padahal, anggota DPRD kerap menerima keluhan masyarakat melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Namun, menurut Inggard, sejumlah aspirasi warga justru tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran di tingkat wilayah.
"Kalau kita turun, terus kemudian kita menyerap aspirasi, terus kita sampaikan, terus tidak bisa jalan karena apa? Karena anggarannya kurang," kata Inggard.
Inggard mencontohkan sejumlah persoalan di kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari perbaikan saluran air hingga penanganan kawasan kumuh di tingkat RT dan RW.
Menurut Inggard, perbaikan saluran air dan fasilitas lingkungan membutuhkan dukungan anggaran agar dapat dikerjakan oleh satuan pelaksana di wilayah.
Selain itu, Inggard menyoroti pengelolaan sampah di Jakarta, khususnya fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
"Contoh yang paling fatal masalah sampah. Itu kan bagaimana begitu besar dikeluarkan uang untuk bikin RDF di Rorotan. Tidak berfungsi dengan baik. Coba kalau itu dikondisikan di wilayah masing-masing, pasti lebih baik dengan mesin-mesin yang kecil," kata Inggard.
Lebih lanjut, Inggard mengungkapkan bahwa DPRD DKI telah mendesak Pemprov DKI agar alokasi anggaran antara dinas di tingkat provinsi dan suku dinas (sudin) di tingkat kota dibuat lebih proporsional.
Ia menyebut, desakan tersebut disampaikan dalam sejumlah rapat Komisi A bersama Asisten Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Menurut Inggard, hasil pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Instruksi Gubernur (Ingub) mengenai perimbangan anggaran antara dinas dan sudin.
"Maka berdasarkan rapat itu, diturunkanlah Ingub yang artinya harus 50 persen ke bawah dan di provinsi 50 persen," kata Inggard.
