Berita

Pekerja PT Djarum. (Foto: Instagram Djarumofficial)

Hukum

KPK Bidik Perusahaan Lain dalam Kasus Cukai Djarum

MINGGU, 15 NOVEMBER 2026 | 12:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri kemungkinan adanya perusahaan rokok lain yang terafiliasi dengan PT Djarum dalam penyidikan dugaan korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tidak hanya mendalami enam perusahaan yang sebelumnya telah digeledah, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan PT Djarum.

"Ini masih akan terus ditelusuri terkait dengan apakah masih ada perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi dengan PT Djarum, termasuk kaitannya dengan tata kelola pengenaan tarif cukainya itu seperti apa," kata Budi kepada wartawan, Minggu, 15 November 2026.


Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola cukai di perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi. Bahkan, KPK belum memastikan apakah dugaan penyimpangan tersebut hanya terjadi di lingkungan PT Djarum atau juga melibatkan perusahaan rokok lainnya.

"Apakah juga ada dugaan penyimpangan di dalam perusahaan-perusahaan lainnya, itu nanti masih akan terus ditelusuri oleh penyidik. Termasuk juga apakah ini berhenti di Djarum saja atau kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang juga diduga melakukan penyimpangan serupa, ini masih terus didalami," ujarnya.

Budi menegaskan, penyidikan perkara ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Hingga kini, KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab maupun tersangka.

"Karena ini memang sprindik umum dan sampai dengan hari ini KPK belum ada menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atau menjadi tersangka dalam perkara ini. Artinya penyidik masih fokus untuk melengkapi kecukupan alat bukti," jelas Budi.

Budi juga menyebut kemungkinan penggeledahan lanjutan, termasuk di kantor pusat PT Djarum di kawasan KS Tubun, Jakarta, merupakan bagian dari strategi penyidikan.

"Termasuk kebutuhan kegiatan penggeledahan apakah memang masih ada kebutuhan, kemudian timing-nya kapan, titiknya di mana saja, semuanya tentu menjadi bagian dari strategi penyidikan ya. Pada waktunya pasti KPK akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," pungkas Budi.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), serta mengamankan uang dari kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya