Berita

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta. (Foto: RMOL)

Politik

LAPD Desak DPR Tetap Proses HMP Meski Gibran Mundur

MINGGU, 15 NOVEMBER 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) meminta DPR tetap memproses dan mencatat secara resmi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak boleh secara sepihak menghapus catatan maupun alasan konstitusional yang mendasari pengajuan usulan HMP tersebut.

Terlebih, usulan HMP itu disebut telah disampaikan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.


"Keberanian 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan HMP patut dicatat sebagai perkembangan politik," ujar Kaka kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Kaka, DPR harus membuktikan independensinya dengan memastikan seluruh proses kelembagaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak sekadar mengikuti dinamika politik.

"LAPD berpandangan, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda," tuturnya.

"Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku menurut ketentuan konstitusi, DPR perlu menilai kembali kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada," sambung Kaka menegaskan.

Namun, menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini, hal tersebut tidak berarti DPR dapat mengabaikan persoalan yang melatarbelakangi munculnya usulan HMP.

Karenanya, Kaka mendesak DPR juga harus memastikan status pengunduran diri Gibran melalui konfirmasi resmi, termasuk waktu dan mekanisme berlakunya.

"Jika pengunduran diri telah efektif, DPR perlu mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan berdasarkan UUD 1945," ucapnya.

Kaka menegaskan, keberanian anggota DPR mengajukan HMP harus dibuktikan melalui konsistensi dalam mengawal persoalan hingga memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur. Jangan biarkan persoalan konstitusional selesai sebagai kompromi politik," demikian Kaka menambahkan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya