Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya, Oktasari Sabil memberikan pernyataan sikap soal posisi Wapres. (Foto: Istimewa)
Nama Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco bisa dipertimbangkan mengisi posisi Wapres yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Demikian penegasan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya, Oktasari Sabil dalam pernyataan sikap DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya pada Minggu 15 November 2026.
Oktasari menilai Dasco memiliki pengalaman kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan kepentingan bangsa.
Dasco juga dianggap memiliki pengalaman dalam menjembatani berbagai kepentingan politik dan menjadi penghubung ketika terjadi kebuntuan komunikasi antarkelompok maupun antarlembaga.
Selain itu, posisi Dasco sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra membuatnya memiliki pemahaman terhadap karakter kepemimpinan, visi, dan misi Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan dalam perjalanan politik dan organisasi partai juga menjadi bagian dari pengalamannya memahami arah serta agenda politik Prabowo.
"Sufmi Ahmad Dasco sangat memahami visi dan misi Bapak Prabowo, termasuk arah perjuangan dan cita-cita yang ingin diwujudkan untuk Indonesia," kata Oktasari.
Oktasari memandang pengalaman tersebut relevan dalam menjaga kesinambungan komunikasi antara Presiden dan berbagai kekuatan politik, sekaligus mendukung pelaksanaan agenda pemerintahan.
Menurutnya, kepemimpinan nasional tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan, tetapi juga menyangkut pengabdian, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga persatuan Indonesia.
"Kami berharap kehadiran beliau dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional," kata Oktasari.
Ia juga menilai sepak terjang Dasco dalam membangun komunikasi dan menjaga persatuan telah terlihat, baik di ranah politik maupun di tengah masyarakat.
Oktasari menegaskan, dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya yang disampaikan dengan tetap menghormati mekanisme konstitusional dan keputusan resmi partai.
Dalam mekanisme konstitusional, pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengajukan dua calon Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Ia menyebut Papua Barat Daya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, tetapi juga mengambil bagian dalam menentukan arah masa depan Indonesia.
Dukungan tersebut menjadi bentuk aspirasi DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya terhadap kepemimpinan nasional yang mengedepankan persatuan, komunikasi politik, dan kepentingan rakyat.
