Anggota DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah. (Foto: Dok PKB)
Pemerintah harus memastikan stabilitas sektor industri nasional di tengah dinamika politik, menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah diminta tidak hanya mencermati respons pasar keuangan, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap dunia usaha, khususnya industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Anggota DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah,menyoroti pergerakan pasar keuangan pada Kamis, 12 November 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,66 persen ke level 5.250,90. Namun, pada saat bersamaan, nilai tukar rupiah justru tertekan hingga melemah 0,48 persen ke level Rp18.232 per dolar AS.
"Penguatan IHSG tentu menjadi sentimen positif. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat angka di pasar saham. Ketika rupiah masih tertekan, ada konsekuensi ekonomi yang perlu diantisipasi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku, mesin, dan komponen impor," ujar Kaisar, Minggu, 15 November 2026.
Menurutnya, industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, serta industri makanan dan minuman memiliki kerentanan tersendiri terhadap fluktuasi nilai tukar.
Kenaikan biaya bahan baku dan produksi berpotensi menekan margin usaha. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat berdampak pada pengurangan kapasitas produksi hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jangan sampai transisi politik justru membuat dunia usaha menahan ekspansi, sementara pekerja menjadi pihak yang paling menanggung risikonya. Pemerintah harus menjamin bahwa pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri nasional," tegas legislator Fraksi PKB tersebut.
Kaisar meminta pemerintah menyiapkan langkah perlindungan yang konkret. Di antaranya menjaga stabilitas nilai tukar, memastikan ketersediaan bahan baku industri, memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku industri, serta memberikan dukungan terhadap industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi.
Ia juga mendorong kementerian terkait memperkuat koordinasi untuk memantau kondisi industri, terutama potensi pengurangan tenaga kerja dan penurunan utilisasi pabrik.
"Komisi VII ingin memastikan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya tercermin dalam indeks saham, tetapi juga dirasakan oleh industri dan pekerja. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar pasar merespons positif, melainkan pabrik tetap beroperasi, investasi berjalan, dan lapangan kerja terlindungi," pungkasnya.
