Para kepala daerah, pemerintah kota/kabupaten dan provinsi pusing tujuh keliling menghadapi krisis sampah seiring ditutupnya 343 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di seluruh Indonesia.
Demikian disampaikan Co-founder Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC) Ahmad Safrudin pada forum The 15th Asia PET Series-Circular Plastic Packaging yang digelar di Le Meridien Jakarta, 11-13 November 2026.
Menurut Ahmad, rangkaian tragedi longsor dan kebakaran di berbagai TPA di Indonesia menegaskan bahwa krisis pengelolaan sampah telah menjadi masalah struktural yang berulang. Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2026 saja, sebanyak 76 TPA mengalami kebakaran di berbagai wilayah Indonesia, bahkan beberapa di antaranya terbakar berulang kali.
Belum lagi jatuhnya korban jiwa akibat tertimbun sampah, seperti kasus tujuh orang meninggal dunia tertimbun di area TPST Bantargebang pada 11 Maret 2026, kasus TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 mengubur 157 orang, dan TPA Galuga (11 Agustus 2025) satu orang meninggal.
Ahmad mengatakan, meski sudah ada solusi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dari DENERA (subsidiary of Danantara) sesuai mandat Perpres No 109/2025, namun para kepala daerah merasa belum bahwa hal itu akan mengakhiri krisis sampah.
Mereka masih memerlukan dukungan yang lebih konkret yang bisa komplemen dan paralel sekaligus sebagai Plan B dengan apa yang dipersiapkan oleh PT Danantara. Mengingat bahwa penyerapan sampah oleh PSEL-Danantara secara nasional -- apabila seluruh project tersebut efektif berjalan -- hanya sekitar 25.000-38.000 ton/hari, sementara timbulan sampah nasional mencapai 140.000 ton/hari.
“Jadi masih tersisa 73 persen sampah nasional yang harus dicarikan solusi pengolahannya, terutama sampah kemasan plastic," kata Ahmad, dikutip Minggu 15 November 2026.
Di sisi lain, di forum The 15th Asia PET Series-Circular Plastic Packaging yang dihadiri delegasi dari 23 negara-negara dari 5 benua ini, Ahmad menambahkan, meskipun Indonesia telah menetapkan beberapa instrumen regulasi penting --termasuk Undang-Undang No. 18/2008, Peraturan Pemerintah No. 81/2012, Peraturan Presiden No. 83/2018, dan Peraturan Menteri No. P.75/2019 -- namun efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut masih terkendala oleh kesenjangan dalam implementasi.
Bukti yang ada menunjukkan bahwa timbulan limbah plastik, sistem pengumpulan yang tidak memadai, kinerja daur ulang yang rendah, serta kebocoran limbah ke lingkungan hingga lautan tetap menjadi tantangan yang signifikan.
Riset NZWMC mengidentifikasi tujuh hambatan utama dalam implementasi, yaitu (1) ketergantungan yang berlebihan pada pengumpulan dan daur ulang di hilir, (2) terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, (3) lemahnya akuntabilitas produsen, (4) kurangnya kepatuhan terhadap pembatasan plastik sekali pakai, (5) ketidak-layakan ekonomi untuk penggunaan kembali (reuse) dan produk dengan pengisian ulang (refill), (6) koordinasi birokrasi dan kelembagaan yang terfragmentasi, dan (7) tata kelola yang belum memadai terutama dalam memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh dan sebaliknya disinsentif bagi perusahaan yang tidak patuh.
Selain itu Ahmad juga menyampaikan fakta bahwa profit motive oriented yang terlalu dominan dari para pelaku industri daur ulang plastik yang hanya mengolah sampah plastik bernilai tinggi saja, telah menjadi pemberat atas hambatan di atas.
Sehingga keseluruhan usaha industri daur ulang sampah plastik ini hanya mampu menyerap sekitar 10 persen dari total timbulan sampah plastik.
Dengan demikian, kata Ahmad, meski dengan kehadiran Danantara/DENERA dan industri daur ulang, kenyatannya masih menyisakan PR besar yang harus diselesaikan agar bencana sampah tidak hadir kembali.
Tantangan ini memerlukan perubahan mendasar dalam prioritas kebijakan. Indonesia harus melampaui pendekatan pengelolaan sampah yang selama ini berfokus pada kumpul angkut buang sampah plastik pascakonsumsi, alih-alih memprioritaskan upaya pencegahan timbulan kemasan dari hulu melalui desain produk yang berkelanjutan, sistem penggunaan kembali dan pengisian ulang, serta akuntabilitas produsen yang lebih kuat.
Roadmap pengurangan sampah oleh produsen biarpun sudah diatur pada sejumlah peraturan, namun dari total 21.289 produsen, baru 842 produsen (3,96 persen) memperoleh pembinaan, 386 produsen (1,81 persen persen mendaftarkan pada program pengurangan sampah, 79 produsen (0,37 persen) menyusun roadmap, dan 28 produsen (0,13 persen) menyusun roadmap, melaksanakan dan melaporkan hasilnya.
"Masih jauh panggang dari api untuk mampu membuat seluruh produsen mencapai 30 persen pengurangan sampah kemasan pada 2029, sesuai tenggat waktu regulasi," kata Ahmad.
Untuk itu, NZWMC merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup hal-hal sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) harus serius dijadikan instrumen pendanaan dan akuntabilitas untuk mengolah sampah kemasan plastik (daur ulang, dll) dan memikul tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah kemasan produk mereka.
2. Segera atur instrumen pendanaan EPR dalam bentuk deposit refund scheme dan cukai plastik.
3. Alihkan prioritas kebijakan ke arah hulu dengan pencegahan timbulan sampah kemasan design minimalis dengan up sizing, pelarangan secara ketat kemasan kecil, kemasan sekali pakai dan sachet, dan lain-lain.
4. Integrasikan pekerja sektor informal pemulung/pelapak sampah ke dalam ekonomi sirkular dalam membangun industri pendaur ulang yang efektif dan ramah lingkungan.
5. Terapkan terobosan genuine circular economy pada pemanfaatan sampah plastik residu low value plastic waste sebagai energi primer pada pembangkitan uap steam penggerak pabrik petrokimia atau pabrik bahan baku plastik.
6. Terapkan tata kelola lingkungan yang baik dan fairness melalui pemantauan dan verifikasi yang transparan dan akuntabel dengan memberikan reward bagi produsen yang patuh dan sebaliknya memberikan penalty bagi produsen yang tidak patuh.
