Perhutanan Sosial Wujud Komitmen Prabowo Sejahterakan Rakyat

Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto membuka akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat. Namun, akses lahan yang telah diberikan harus diikuti peningkatan produktivitas agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga.

Hal itu disampaikan Raja Juli usai menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Kawasan Tahura Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Lima SK tersebut mencakup lahan seluas 3.238 hektare yang melibatkan 309 kepala keluarga di dua kabupaten.

"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," katanya.

Dengan tambahan tersebut, total luas lahan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai sekitar 163.000 hektare. Raja Juli menilai capaian tersebut perlu diikuti pengelolaan yang lebih optimal agar kawasan hutan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Salah satu langkah yang didorong adalah penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan menyesuaikan karakteristik dan kesesuaian tanah di masing-masing wilayah.

Komoditas seperti durian, pala, dan alpukat dinilai berpotensi dikembangkan secara masif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Raja Juli menegaskan, tujuan perhutanan sosial bukan sekadar membagikan akses pengelolaan lahan, melainkan memastikan masyarakat mampu mengoptimalkan potensi hutan secara produktif.

Selain meningkatkan perekonomian warga sekitar hutan, pengembangan komoditas tersebut diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.