Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Foto: Istimewa)
Maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.
Hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi pada kenyataannya banyak "pemain" atau yang biasa disebut "Gurandil" melakukan penambangan di area tersebut.
Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya menyebut perilaku para oknum APH maupun penyelenggara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking," tegas Opan akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 14 November 2026.
Ia menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan Nasional. Menurutnya maling Negara harus disikat habis, terlebih ada dugaan kuat yang beckingi dari seorang perwira tinggi di Polda Jabar.
"Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang disorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi," jelasnya.
Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut diharapkan dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang "bermain" dengan PETI yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.
"Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD'45 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang," ungkap Opan.
Dalam konteks ini, ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menjerat PETI dengan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Pantauan tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Kab Bogor menjelaskan indikasi pencurian tambang emas sudah terjadi berlangsung lama. Bahkan pengakuan dari berbagai narasumber yang ditemui mengatakan adanya para "pemain" besar yang bermain di area PT. Antam di Level 701.
Bahkan ketika tim FWJ Indonesia datang ke lokasi tambang emas ilegal yang dimaksud, telah ditemukan lubang milik bos besar Haji PDR masih beroperasi dan berproduksi meskipun di area lubang tambang terbentang Police Line, sehingga patut dipertanyakan adanya intervensi oknum APH atas tindakan melanggar hukum.
