Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah perkembangan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa pelaku pasar cukup rasional dalam membaca dinamika politik nasional.
Investor dinilai mampu membedakan antara persoalan politik ketatanegaraan dengan fundamental ekonomi nasional.
Mulyanto mencatat, IHSG menguat sekitar 2,66 persen pada perdagangan Kamis, 12 November 2026. Penguatan tersebut berlanjut pada perdagangan Jumat, 13 November 2026, ketika IHSG sempat naik sekitar 1,5 persen pada sesi pertama.
Padahal, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mewanti-wanti potensi dampak negatif isu pemakzulan Gibran terhadap iklim investasi.
"Faktanya, pasar tidak serta-merta bereaksi negatif. Investor tampaknya mampu membedakan antara dinamika politik dan fundamental makroekonomi. Bahkan, ada indikasi bahwa mundurnya Wakil Presiden dipersepsikan sebagai perkembangan yang cenderung positif karena dapat mengurangi ketidakpastian politik,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.
Lanjut dia, respons pasar tersebut memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.
Stabilitas politik bukan berarti mempertahankan keadaan apa pun yang terjadi, melainkan memastikan seluruh persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
"Investor membutuhkan kepastian hukum, kepastian kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang kredibel. Bukan sekadar keadaan politik yang tampak tenang di permukaan,” tegasnya.
Mulyanto menambahkan, pengunduran diri Wakil Presiden dapat membuka ruang bagi konsolidasi politik nasional yang lebih sehat. Persoalan yang sebelumnya menimbulkan polemik berkepanjangan kini memiliki jalan penyelesaian konstitusional.
Dengan demikian, energi politik nasional dapat kembali diarahkan pada agenda pembangunan, penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, Mulyanto mengingatkan agar pemerintah tidak berlebihan mengaitkan dinamika politik dengan ancaman terhadap pasar keuangan. Pergerakan IHSG tentu dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, arus modal, dan prospek korporasi.
Namun, respons pasar belakangan ini setidaknya menunjukkan bahwa perubahan politik tidak otomatis menimbulkan kepanikan investor.
"Jangan sampai kekhawatiran terhadap reaksi pasar justru menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan konstitusional. Kepastian hukum dan tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari fondasi kepercayaan investor,” imbuh dia.
Mulyanto berharap proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata-mata diukur dari kemampuan mempertahankan pejabatnya, tetapi juga dari kematangan institusinya dalam mengelola pergantian kekuasaan.
"Pejabat boleh datang dan pergi. Tetapi konstitusi, institusi negara, dan kepentingan rakyat harus tetap tegak. Justru di situlah stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi mendapatkan fondasinya,” pungkas Mulyanto.
