Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Efisiensi anggaran negara dilakukan agar setiap rupiah uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasil penghematannya dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan bahwa salah satu sumber kebocoran anggaran berasal dari pola belanja barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, provinsi, dan kabupaten.
Kondisi tersebut menyebabkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda-beda, sehingga pemerintah perlu menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan potensi kebocoran yang diperkirakan mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Sebagai bentuk pemanfaatan hasil efisiensi, Presiden menyampaikan rencana penambahan anggaran bagi pemerintah daerah dalam waktu dekat. Setiap provinsi akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar, dengan kemungkinan penambahan bagi ibu kota kabupaten yang lebih besar.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo juga memaparkan bahwa penghematan anggaran memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan.
Anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat menjangkau hingga 88.000 sekolah, sementara pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” tutupnya.
