DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pencairan restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah memprioritaskan percepatan pencairan restitusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga arus kas (cash flow) dunia usaha agar kegiatan operasional dan produksi tetap berjalan.

"Restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Jakarta dikutip Sabtu, 14 November 2026.

Ia merinci, restitusi pajak yang telah dicairkan kepada pelaku UMKM mencapai Rp7,14 triliun berdasarkan permohonan dari 125.375 wajib pajak.

Percepatan pencairan tersebut tercermin dari peningkatan realisasi restitusi UMKM pada September-Oktober 2026 yang naik 86,5 persen dibandingkan periode Mei-Agustus 2026.

"Selama September-Oktober, peningkatan pencairan 86,5 persen atau sejumlah Rp604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata-rata Mei-Agustus sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi, ini hampir dobel," kata Bimo.

Sementara itu, restitusi pajak yang telah direalisasikan kepada sektor industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 2.767 wajib pajak atau setara 92,1 persen dari total permohonan restitusi yang diajukan sektor tersebut.

Dari sisi kecepatan pencairan, rata-rata restitusi yang dibayarkan kepada industri padat karya pada September-Oktober mencapai Rp363,27 miliar per bulan. Angka tersebut meningkat 55,8 persen dibandingkan rata-rata Mei-Agustus yang sebesar Rp233,21 miliar per bulan.

Bimo mengatakan, percepatan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya diharapkan dapat memperkuat likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian, masih terdapat restitusi sekitar Rp418 miliar yang perlu direalisasikan pada November-Desember 2026.

"Kami mengapresiasi request dan khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM. Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," tandasnya.