Pemerintah Kucurkan Lagi Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

Pemerintah akan menyalurkan sisa dana tambahan untuk program BPJS Kesehatan sebesar Rp10 triliun pada November 2026. Pencairan tersebut akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengevaluasi penggunaan dana tahap pertama yang telah disalurkan pada Oktober lalu.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto mengatakan, evaluasi tersebut juga akan mempertimbangkan ketahanan dana asli Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebelum pemerintah memutuskan pencairan tahap berikutnya.

“Pemerintah menyalurkan dana ke BPJS Kesehatan. Rencana tahun ini adalah Rp20 triliun, di mana Rp10 triliunnya sudah disalurkan dari bulan Oktober yang lalu. Kemudian sisanya rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN. Harapannya nanti akan disiapkan pada November ini,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu, 14 November 2026.

Menurutnya, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan pendanaan program JKN mengingat besarnya manfaat program tersebut bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

“Pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan termasuk ketahanan dana program JKN. Karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Sudarto.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp247,3 triliun dalam APBN 2026. Dari jumlah tersebut, pagu anggaran untuk program JKN tercatat mencapai Rp82,3 triliun, di luar dana tambahan sebesar Rp20 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman sebelumnya menjelaskan, tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Hingga September 2026, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 284,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen populasi Indonesia.

Perluasan kepesertaan tersebut juga diikuti penurunan porsi belanja kesehatan yang ditanggung langsung oleh rumah tangga. Berdasarkan data pemerintah, porsinya turun dari 43,7 persen pada 2014 menjadi 28,3 persen pada 2024.

“Ini merupakan capaian yang sangat besar dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Dampaknya juga terlihat pada struktur pembiayaan kesehatan nasional. Artinya, negara semakin hadir dalam melindungi masyarakat dari beban finansial akibat penyakit,” ujar Luky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 2 November 2026.