Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Pengunduran diri sukarela Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak serta-merta menutup peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.
Dikatakan Pengamat hukum Muhammad Gumarang, persoalan terkait dokumen kesetaraan pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024 masih dapat dipersoalkan melalui proses pidana maupun perdata.
“Bagi pihak yang merasa tidak puas dalam proses pengunduran diri Wapres Gibran dengan cara sukarela tersebut disarankan menyikapi putusan MA tersebut melalui proses hukum baik pidana maupun perdata bagi pihak yang merasa dirugikan, sepanjang memiliki kedudukan hukum (legal standing),” kata Gumarang kepada wartawan, Sabtu 14 November 2026.
Gumarang menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan kesetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mempertimbangkan langkah hukum.
Ia menekankan bahwa pihak yang ingin mengajukan gugatan atau laporan harus memiliki kedudukan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rilisnya, Gumarang juga menyinggung putusan MA yang menyatakan surat keterangan kesetaraan SMA atau sederajat atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Ia menyebut putusan tersebut memuat kewajiban bagi pihak tergugat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk melaksanakan amar putusan terkait dokumen tersebut.
“Merujuk pada amar putusan MA maka yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan amar putusan MA tersebut adalah pihak tergugat di antaranya Mendikdasmen untuk memusnahkan Suket kesetaraan SMA atau sederajat atas nama Gibran dan dinyatakan suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum,” jelas Gumarang.
Meski demikian, Gumarang membedakan kewajiban pihak tergugat dalam menjalankan amar putusan MA dengan kemungkinan langkah hukum yang dapat ditempuh pihak lain.
Menurutnya, putusan tersebut dapat menjadi bukti hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran administrasi atau prosedur dalam persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada 2024.
Gumarang berpandangan, pengunduran diri sukarela dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda yang sama-sama berkaitan dengan pemberhentian Wakil Presiden. Namun, ia menilai pengunduran diri lebih baik dari sisi hukum, politik, waktu, biaya, serta ketertiban masyarakat.
“Prinsipnya juga sama antara pengunduran diri sukarela dengan pemakzulan, hanya berbeda cara saja, namun bermakna sama ingin mengganti atau memberhentikan Wapres Gibran,” demikian Gumarang.
